KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Dalam upaya mempercepat penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi Kelompok Kerja MTPP (Manajemen Terpadu Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), yang berlangsung di salah satu hotel di kota Sorong, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa, dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, Bappeda, Dinas Pariwisata, dan mitra dari lembaga teknis nasional.
Absalom Solossa mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen lintas sektor dalam penyusunan dokumen zonasi pesisir, sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewenangan provinsi atas pengelolaan wilayah pesisir sejauh 0 hingga 12 mil dari garis pantai.
“Dokumen ini penting untuk memberikan arah pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Papua Barat Daya, terutama di lima kabupaten yang menjadi fokus. Kita sudah masuk tahap sosialisasi dan ke depan akan dilakukan konsultasi publik sebagai tahapan lanjutan,” ujar Absalom.
Absalom Solossa menyampaikan bahwa penyusunan RZWP3K untuk lima kabupaten yang mencakup kabupaten Sorong Selatan, kabupaten Tambrauw, kabupaten Raja Ampat, kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong, bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi menjadi dokumen fundamental yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, perikanan, pariwisata, dan investasi.
“Kelima daerah ini dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan pesisir dan laut, baik dari sisi pariwisata, konservasi, maupun pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan,” terang Absalom.
Absalom juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen untuk mendukung penyusunan dokumen zonasi tersebut.
“Kami juga mendapat dukungan dari pusat, termasuk penyusunan dokumen utama dan kajian lingkungan hidup strategis. Ini bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan di Papua Barat Daya,” ucapnya.
Rapat koordinasi Pokja MTPP ini menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa pembangunan pesisir tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir. (Mar)
Tentang penulis
