Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena
AMBON, BeritaAktual.co – Pemerintah Kota Ambon kini terlilit hutang yang nilainya sangat fantastik, yakni mencapai Rp 100 miliar. Hutang ini menyebabkan krisis keuangan, yang melanda Pemkot Ambon.
Hutang-hutang itu meliputi tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 5 bulan, Anggaran Dana Desa (ADD) selama 4 bulan senilai Rp 24 miliar. Berikut gaji pegawai kontrak sebesar Rp 30 miliar, dan hutang pihak ketiga sebesar Rp 57 miliar. Sehingga jika ditotalkan, hutang Pemkot Ambon bernilai Rp 100 miliar.
“Secara keseluruhan terdapat beban hutang yang harus kita selesaikan yakni sebesar sekitar Rp100 miliar. Dan kita akan menyelesaikan melalui efisiensi anggaran,” kata Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena kepada wartawan, di Ambon, Selasa (25/3/2025).
Dia menegaskan, 17 program prioritas Pemkot Ambon yang digagasnya bersama Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta tetap menjadi fokus utama. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon diminta memastikan, sisa anggaran dapat digunakan untuk merealisasikan program tersebut.
“Perencanaan ke depan harus lebih matang, agar di tahun 2025 tidak ada lagi hutang yang membebani keuangan daerah. Kita harus serius memperbaiki kota ini. Jangan sampai kita gagal dalam membuat perencanaan,” tegasnya.
Soal kebijakan efisiensi anggaran, kata Wattimena, hal ini akan disesuaikan dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah efisiensi yang diterapkan Pemkot Ambon yaitu, memangkas biaya perjalanan dinas hingga 50 persen, pengurangan anggaran alat tulis kantor, dan penghematan biaya rapat serta konsumsi.
Untuk itu, Wattimena mengingatkan ASN Pemkot Ambon, agar bekerja maksimal melayani masyarakat, dan memaksimalkan efisiensi anggaran untuk memastikan pemerintahan berjalan optimal.
“Saya ingin kita semua bekerja semaksimal mungkin, untuk membuktikan bahwa jajaran Pemerintah Kota Ambon melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” kata dia.
Wattimena menegaskan, tidak ada kompromi bagi ASN dan PPPK yang tidak bekerja dengan baik. Menurutnya, TPP yang diberikan merupakan bentuk penghargaan atas kinerja, sehingga diharapkan pegawai bekerja dengan penuh dedikasi.
Tentang penulis
