Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Muhammad Fauzan Rahawarin.
AMBON, BeritaAktual.co – DPRD Provinsi Maluku memiliki strategi, untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku. Strategi ini sangat penting, agar Maluku bisa terlepas dari belenggu kemiskinan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Muhammad Fauzan Rahawarin menyebut, jika ada empat rekomendasi strategis DPRD Maluku dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Maluku.
“Langkah pertama adalah mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan. Fokus ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan,” kata dia kepada wartawan, di Ambon, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi fokus utama, dalam mendukung kehidupan layak bagi masyarakat miskin. DPRD juga menekankan pentingnya pemerataan layanan publik, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
Dia mengatakan, reformasi tata kelola dan peningkatan kapasitas aparatur daerah menjadi poin penting, agar program penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan secara efisien dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah diharapkan lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
Fauzan juga menekankan perlunya optimalisasi program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat rentan dari tekanan ekonomi dan krisis sosial.
“Keempat rekomendasi ini merupakan hasil konkret dari laporan reses 45 anggota DPRD Maluku, dalam dua masa sidang. Usulan-usulan tersebut langsung mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di akar rumput,” ujar Fauzan.
Dia mengaku, prioritas utama DPRD saat ini adalah mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan pelayanan publik, dan menangani kesenjangan wilayah sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, komitmen DPRD dan seluruh stakeholder tetap kuat, untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” kata dia.
Tentang penulis
