Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu.
AMBON, BeritaAktual.co – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, terkait serangkaian pernyataan kontroversial, yang dinilai telah memicu kegaduhan dan mengancam stabilitas pemerintahan daerah.
Kritik tersebut disampaikan Saulatu dalam sebuah pernyataan resmi, di ruang kerjanya, Jumat (28/11/2025).
Saulatu mengungkapkan keprihatinannya, atas pernyataan-pernyataan Wagub yang dianggap tidak mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas pemerintahan, terutama di tengah berbagai persoalan krusial yang sedang dihadapi Maluku.
“Di saat kita bergulat dengan masalah kemiskinan, konektivitas antar pulau yang masih minim, kualitas layanan dasar yang belum optimal, serta upaya percepatan pembangunan yang terus dikejar, yang kita butuhkan adalah, suasana pemerintahan yang stabil dan kondusif. Sayangnya, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Gubernur justru kontraproduktif dengan upaya tersebut,” tegas Saulatu.
Lebih lanjut, Saulatu mengingatkan, Wagub bahwa sebagai pejabat publik, seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga etika komunikasi dan kehormatan jabatan.
Setiap pernyataan yang disampaikan ke ruang publik harus dipertimbangkan dengan matang, agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru, atau bahkan memicu konflik.
“Pejabat publik, apalagi seorang kepala daerah, harus mampu menahan diri dari ucapan-ucapan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Kita harus senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat Maluku di atas segala kepentingan lainnya, baik itu kepentingan politik, kepentingan pribadi, maupun kepentingan golongan,” ujarnya.
Saulatu juga menyoroti pentingnya persatuan dan kerjasama antar-elit politik di Maluku. Menurutnya, perpecahan atau ketegangan antar-elit hanya akan menghambat upaya pembangunan dan merugikan masyarakat.
“Maluku ini membutuhkan persatuan kerja, bukan perpecahan antar elit. Oleh karena itu, kami berharap agar ketegangan komunikasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terus berlanjut. Jika ada miskomunikasi, sebaiknya diselesaikan secara internal dengan cara yang baik, tanpa harus melibatkan publik,” imbuhnya.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, terkait posisi DPRD dalam dinamika hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, Saulatu menegaskan, bahwa DPRD Maluku akan tetap menjaga independensi dan tidak akan terlibat dalam polarisasi politik.
“DPRD selama ini tidak pernah mempersoalkan gaya kepemimpinan Gubernur. Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu mengambil posisi yang tidak memicu masalah. Yang kami jaga adalah marwah institusi DPRD, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Saulatu juga mengingatkan, agar pemerintah daerah saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang cukup berat, termasuk terkait kebijakan pinjaman daerah yang belakangan ini menuai pro dan kontra di masyarakat.
“Pemerintah sedang menghadapi banyak persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai kita menambah beban rakyat dengan konflik politik, yang hanya didasari oleh kepentingan pribadi atau golongan. Itu sangat tidak beretika, dan kami dari Fraksi Demokrat tidak akan ikut-ikutan dalam polarisasi semacam itu,” tandasnya.
Saulatu menegaskan, bahwa Fraksi Partai Demokrat dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional dan konstruktif, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan mengawal kepentingan rakyat Maluku.
Tentang penulis
