SORONG,BeritaAktual.co -Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) di lokasi bekas Terminal Remu yang dibiayai menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong Tahun 2025 menuai kritik keras dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menyatakan proyek ini melenceng jauh dari tujuan utama yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
Menurut Yanto, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Sorong memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mengkritisi serta menuntut penjelasan rinci terkait penggunaan dana Otsus untuk fasilitas umum tersebut. Ia menekankan bahwa alasan penggunaan anggaran khusus ini tidak boleh berupa penjelasan yang ngawur atau sekadar basa-basi, melainkan harus jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ada dua pertanyaan pokok yang dilontarkan Yanto dan harus dijawab oleh pemerintah daerah. Pertama, mengenai asas manfaat langsung yang akan diterima Orang Asli Papua (OAP).
“Apa keuntungan nyata yang khusus, spesifik, dan langsung dirasakan oleh OAP dari RTP ini? Apakah ada fasilitas khusus, ruang budaya, lapangan usaha, atau layanan yang diprioritaskan untuk kami? Jika hanya sekadar tempat berkumpul biasa yang dipakai semua orang tanpa perbedaan, maka jelas ini bertentangan dengan semangat Otsus yang harus berpihak penuh, khusus, dan dominan bagi warga asli,” tegasnya.
Kedua, Yanto mempertanyakan ketepatan sasaran proyek tersebut mengingat komposisi penduduk Kota Sorong. Berdasarkan data resmi, dari total sekitar 350 ribu jiwa penduduk, OAP hanya berjumlah sekitar 70 ribu jiwa atau setara 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya adalah warga pendatang.
“Dari angka itu sudah terlihat siapa yang paling banyak menikmati fasilitas ini nantinya. Hampir 80 persen manfaatnya dinikmati pihak lain, sedangkan OAP hanya dapat bagian sangat kecil. Apakah ini masih bisa dikatakan tepat sasaran? Jangan sampai uang yang menjadi hak khusus kami dipakai membangun fasilitas yang lebih banyak menguntungkan orang lain,” tambahnya.
Meski kritis, Yanto menegaskan bahwa pihaknya dan seluruh warga asli Papua sama sekali tidak anti-pembangunan. Fopera mendukung pembangunan RTP tersebut karena dinilai baik untuk wajah kota dan tempat berkumpul seluruh warga. Namun, ia meminta pemerintah menggunakan sumber dana yang tepat.
“Bangunlah pakai dana yang sifatnya umum seperti APBD Murni atau sumber lain yang memang diperuntukkan bagi semua orang. Jangan dipaksakan pakai dana Otsus, karena proyek ini bukan kebutuhan dasar, bukan prioritas utama, dan tidak memberikan manfaat yang dominan serta langsung buat OAP,” pungkas Yanto(*/Mar)
Tentang penulis
