Korupsi Proyek Jalan Di MBD Rugikan Negara Rp2,48 Miliar, Tiga Pejabat Terseret

Bagikan berita ini

AMBON, BeritaAktual.co – Dua proyek pembangunan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), diduga menjadi ladang penyimpangan anggaran. Penyidik Kejaksaan Negeri MBD mengungkap kerugian keuangan negara mencapai Rp2,48 miliar, dan menetapkan tiga pejabat teknis sebagai tersangka.

Ketiga pejabat tersebut masing-masing berinisial ID, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL, sebagai PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.

Penetapan tersangka diumumkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).

Wido menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pelaksanaan dua paket pekerjaan jalan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Paket pertama adalah, pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, dengan anggaran kontrak Rp5.343.934.000. Sementara paket kedua berupa peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, dengan nilai kontrak Rp4.009.385.000. Secara keseluruhan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kontrak sebesar Rp9.353.319.000, untuk kedua pekerjaan tersebut.

Proses lelang berlangsung pada 12 September 2025. PT Cie Elegan Construction kemudian ditetapkan sebagai perusahaan pemenang, untuk mengerjakan kedua paket proyek tersebut. Kontrak pekerjaan selanjutnya ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak perusahaan yang diwakili Denny Tengens.

Akan tetapi, pelaksanaan kedua proyek justru tidak berjalan sesuai kewajiban dalam kontrak. Hasil pemeriksaan ahli terhadap kondisi fisik pekerjaan menunjukkan, bahwa tidak terdapat realisasi pembangunan di lapangan atau progres pekerjaan tercatat nol persen alias fiktif.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk mendalami tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan, dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek.

Dalam penyidikan, ID selaku PPK diduga tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak secara optimal. Penyidik menemukan yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek, tidak meminta laporan perkembangan dari konsultan pengawas, serta tidak membangun koordinasi yang memadai dengan PPTK maupun pihak kontraktor.

Selain persoalan pengawasan, penyidik juga menyoroti tidak dicairkannya jaminan uang muka senilai Rp2.483.685.383, meskipun pekerjaan kedua proyek tersebut tidak menunjukkan perkembangan fisik.

Langkah penanganan terhadap kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban pekerjaan juga dinilai tidak sesuai prosedur. PPK diketahui hanya mengeluarkan dua surat teguran, yakni pada 17 November dan 15 Desember 2025.

Padahal, menurut hasil penyidikan, sejumlah tahapan penting dalam penanganan kontrak bermasalah tidak dilaksanakan. Tahapan tersebut meliputi pemberian teguran ketiga, pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak hingga proses addendum kontrak.

Dugaan kelalaian pengawasan juga ditemukan pada OL dan DRL. Kedua PPTK tersebut diduga, tidak melakukan pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Mereka juga disebut tidak menjalankan pengendalian teknis, tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, serta tidak menyampaikan laporan mengenai kondisi proyek kepada PPK.

Penyidik menduga keduanya telah mengetahui, bahwa pekerjaan tidak mengalami perkembangan, tetapi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.

Dari hasil pemeriksaan fisik, kedua paket pekerjaan memang tidak memperlihatkan adanya hasil pembangunan. Temuan tersebut kemudian diperkuat, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara (LHPKN) Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026. Dalam laporan itu, kerugian keuangan negara ditetapkan sebesar Rp2.483.685.383.

Besaran kerugian tersebut berkaitan dengan tidak terlaksananya pekerjaan sesuai kontrak, sementara uang muka proyek telah dicairkan dan jaminan atas uang muka tersebut tidak dicairkan sebagaimana mestinya.

Untuk mengungkap perkara ini, penyidik telah meminta keterangan dari 27 orang saksi, serta dua orang ahli. Sejumlah dokumen dan barang bukti turut dikumpulkan, sebagai bagian dari proses pembuktian.

Atas dugaan perbuatan tersebut, ketiga tersangka dijerat dengan ketentuan pidana korupsi, yakni Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair.

Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap ID, OL, dan DRL selama 20 hari, terhitung sejak 12 November 2026. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Kejari Maluku Barat Daya masih melanjutkan pengembangan penyidikan, untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kejaksaan menegaskan, siapa pun yang terbukti memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Penanganan kasus ini menjadi perhatian, karena proyek yang seharusnya menghadirkan akses infrastruktur bagi masyarakat justru diduga tidak menghasilkan pekerjaan fisik, meskipun anggaran negara telah dialokasikan dalam jumlah miliaran rupiah.

Kejari Maluku Barat Daya menyatakan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya penegakan hukum serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan daerah.