
SORONG,BeritaAktual.co- BPJS Kesehatan Cabang Sorong menggelar kegiatan Media Gathering Tahun 2026 dengan mengusung tema “Sinergi Media & BPJS Kesehatan: Untuk Mewujudkan Terselenggaranya Jaminan Kesehatan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kemitraan dengan insan pers sekaligus memperkuat peran media dalam menyebarluaskan informasi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Nurullah Hanafi, mengatakan keberhasilan Program JKN tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk rekan-rekan media.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara BPJS Kesehatan dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai hak, kewajiban, serta perkembangan layanan JKN.
“Media memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kami menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat dan terpercaya, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, sekaligus mengetahui berbagai kemudahan layanan dan perkembangan program yang terus dilakukan BPJS Kesehatan,” ujar Nurullah.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola penyebarluasan informasi. Kehadiran berbagai platform media sosial memungkinkan informasi disampaikan secara lebih cepat, luas, dan interaktif. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BPJS Kesehatan dan insan media untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Nurullah juga mengajak insan pers untuk memanfaatkan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menghadirkan konten yang informatif, edukatif, serta inspiratif.
Menurutnya, akurasi informasi dan etika komunikasi harus tetap menjadi landasan dalam setiap penyampaian berita kepada masyarakat.
“Melalui berbagai kanal digital, informasi dapat disampaikan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan memberikan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nurullah turut memaparkan perkembangan pelaksanaan Program JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Sorong yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Hingga saat ini, cakupan kepesertaan JKN tercatat mencapai 693.864 jiwa atau sebesar 100%. Dari sisi akses pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Sorong telah bekerja sama dengan 124 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan 11 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
Capaian tersebut merupakan hasil dukungan dan kolaborasi Pemerintah Daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, serta berbagai pihak, termasuk media.
“Capaian ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi peran Pemerintah Daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan rekan-rekan media yang selama ini turut mendukung pelaksanaan Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya,” ungkap Nurullah.
Selain membahas perkembangan program, kegiatan Media Gathering juga diisi dengan penyampaian materi edukasi mengenai hak dan kewajiban peserta JKN.
Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta juga dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal untuk mengakses layanan JKN.
Sementara itu, peserta berkewajiban mengikuti alur pelayanan dan prosedur rujukan yang berlaku serta membayar iuran secara rutin dan tepat waktu.
Bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan juga menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), yang memungkinkan peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang memenuhi persyaratan untuk melunasi tunggakan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap.
Materi lainnya yang turut disampaikan adalah pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Program JKN.
Upaya tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
Edukasi mengenai fraud menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan Program JKN agar berjalan sesuai ketentuan, menjaga integritas penyelenggaraan program, serta memastikan dana JKN dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Pencegahan kecurangan juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, baik BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, peserta, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Nurullah menegaskan bahwa BPJS Kesehatan Cabang Sorong selalu terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari rekan-rekan media. Hal tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap melalui kegiatan ini sinergi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan rekan-rekan media semakin erat. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan yang konstruktif. Kolaborasi yang baik akan menjadi fondasi penting untuk menghadirkan layanan JKN yang semakin andal, adaptif, dan terpercaya bagi masyarakat,” tutup Nurullah.(*)







