Percepatan Investasi Dan Pengamanan Proyek Strategis, Bank Mandiri Teken MoU Bersama Kejati PB 1 IMG 20200616 WA0036
Kejati Papua Barat Yusuf Bersama Kepala Cabang Bank Mandiri Manokwari Nelson Manginte. [Foto: sus/BA]
Ekonomi & Bisnis Metro

Percepatan Investasi Dan Pengamanan Proyek Strategis, Bank Mandiri Teken MoU Bersama Kejati PB

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Dalam rangka rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perbankan, serta menjalin kerjasama dan koordinasi efektivitas, PT Bank Mandiri menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan, Selasa 16 Juni 2020 bertempat di Kejaksaan Agung RI antara Jaksa Agung RI TB Burhanuddin dengan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar, beserta pejabat eselon I terkait dan disaksikan secara langsung melalui sarana Video Conference (vicon).

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero)Tbk, Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya membuat nota kesepahaman untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing antara Kejaksaan RI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Selanjutnya kita akan dengan kerja sama Kejaksaan Tinggi dan Perwakilan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di seluruh Indonesia,” ujarnya.

6 poin yang tertuang dalam nota kesepahaman ini, yaitu

  1. Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
  2. Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis dan atau Percepatan Investasi.
  3. Pertukaran Data, Informasi Data/Konsultasi Terkait Permasalahan Hukum.
  4. Pemanfaatan Layanan Fasilitas Perbankan.
  5. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
  6. Pemberian Pemanfaatan Jasa Pelayanan Perbankan.

“Secara teknis ruang lingkup tersebut ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang lebih rinci terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara,” tambahnya.

Dikatakan, penandatanganan kerja sama antara Jaksa Agung RI dengan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tersebut diikuti secara serentak dengan penandatanganan kerja sama antara Kepala Kejaksaan Tinggi dengan Kepala Kantor Wilayah/Head Area/Head Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di seluruh Indonesia bertempat di masing-masing Kantor Kejaksaan Tinggi.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua Barat juga telah melaksanakan penandatanganan MoU antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Manokwari yang ditandatangani oleh Kajati Papua Barat, Yusuf dan Kepala Cabang Bank Mandiri Manokwari, Nelson Manginte yang bertempat di lantai II Aula Kajati Papua Barat, Senin 16/06/2020.

Sementara Kajati Papua Barat, Yusuf menuturkan, sebagai lembaga penegak hukum yang berperan mendukung keberhasilan pembangunan di Papua Barat, pihaknya sangat menerima adanya kerjasama ini. 

“Kami siap membantu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas permohonannya berdasarkan surat kuasa khusus dalam masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara baik Litigasi maupun Non Litigasi,” kata Kajati.

Dengan adanya MoU ini lanjut dia, Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lain yang dimintakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Senada, Kepala Cabang Bank Mandiri Nelson Manginte menuturkan, sebagai pemantapan dari lembaga bisnis Negara untuk menghasilkan suatu kegiatan yang berbasis ekonomi, kini masyarakat, pemerintah dan investor tidak usah ragu lagi jika mau berbisnis atau melakukan aktivitas ekonomi. Pasalnya, Bank asing dengan mudah membuka cabang dan izinnya di Indonesia termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat, sedangkan di negara luar, Bank dari Indonesia sangat sulit ditemui.

“Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat membuat Bank Mandiri semakin mantap melangkah, kita bisa melakukan hitungan bisnis kedepan dengan pertimbangan-pertimbangan dari Kejati, sehingga pendamping-pendampingan itu sudah tertuang pada perjanjian,” jelasnya di Aula Kejati Papua Barat, Selasa 16 Juni 2020.

Perlu diketahui BUMN kewenangan-kewenangan berjenjang dalam keputusan harus dikoordinasikan terlebih dahulu ke atas, sehingga tidak serta-merta langsung ambil keputusan, dengan adanya ini dipastikan dapat lebih smooth jadi ada hal yang bisa langsung dieksekusi dengan pihak kejaksaan tinggi Papua Barat. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.