Diduga Memalsukan Surat, Disperindag Papua Barat Dilaporkan ke Polres Manokwari 1 IMG 20200611 WA0016
Rustam SH., CPCLE [Foto: Istimewa]
Hukrim

Diduga Memalsukan Surat, Disperindag Papua Barat Dilaporkan ke Polres Manokwari

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Bryan Tanbri melalui kuasa hukumnya Rustam SH., CPCLE resmi melaporkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat atas dugaan pencemaran nama baik dan penggunaan surat palsu. 

Laporan Polisi yang dilayangkan Rustam resmi tercatat di Polres Manokwari tertanggal 4 Juni 2020 dengan nomor Polisi: LP/424/VI/2020/Papua Barat/Res Manwar/

Kepada media ini Rustam menyatakan, dugaan pencemaran nama baik dan atau penggunaan surat palsu itu terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 12 Desember 2019 lalu saat tengah dilaksanakan sidang gugatan perdata dengan agenda pembuktian surat surat dari kedua pihak yakni cliennya maupun Disperindag Provinsi Papua Barat tergugat 1 dan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bintuni sebagai tergugat 2.

Lanjut Rustam menjelaskan, tengah dilaksanakan sidang gugatan perdata dengan agenda pembuktian surat surat dari kedua pihak yakni kliennya maupun Disperindag Provinsi Papua Barat tergugat 1 dan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bintuni sebagai tergugat 2.

Saat itu, Disperindag Provinsi Papua Barat sebagai tergugat 1 mengajukan bukti surat/dokumen palsu dari Kejaksaan Tinggi Papua Jayapura terkait surat perintah penyerahan tersangka dan barang bukti (P21) yang menyatakan cliennya sebagai tersangka Narkotika dengan nomor surat: Print-146/R.1.4/Eku.2/08/2019.

Namun kenyataanya, clientnya tidak pernah diproses hukum dalam kasus narkotika. Pada sidang perdata yang berlangsung itu menurut Rustam berkaitan dengan putusan hakim tentang sidang kasus pidana nomor: 149/Pid.Sus/2019/PN MNK, yang amar putusannya menyatakan terdakwa Bryan Tanbri terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan pidana. 

Hakim juga mengadili dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, serta mengembalikan barang bukti miras yang saat itu disita. 

Belakangan, kliennya merasa barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan itu harus dikembalikan, sudah tidak layak, sehingga kliennya mengajukan gugatan perdata. Hasil sidang perdata pun kliennya diputuskan menang dengan mengadili para tergugat untuk membayar renteng 5.7 miliar atas kerugian itu. Namun, para tergugat mengajukan banding atas putusan ini. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.