LP3BH Praperadilankan Kejari Sorong Dan Kejati PB Terkait SP3 Kasus Dugaan Korupsi di Sorsel 1 IMG 20210525 WA0024
Direktur LP3BH, Yan Christian Warinussy [Foto: jersy]
Hukrim

LP3BH Praperadilankan Kejari Sorong Dan Kejati PB Terkait SP3 Kasus Dugaan Korupsi di Sorsel

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co – Sidang Pra Peradilan gugatan Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Selasa siang, 25 Mei 2021.

Dalam permohonan Pra Peradilan yang dibacakan di hadapan Hakim, Hatijah Averian Paduwi, LP3BH menyatakan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi kegiatan daerah bawahan pada Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Sorong Selatan (Solsel) tahun anggaran 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena diduga terjadi intervensi.

Usai sidang, Direktur LP3BH, Yan Christian Warinussy ketika dikonfirmasi awak media menjelaskan, jika pihaknya memiliki bukti bahwa diterbitkannya SP3 oleh Kejaksaan Negeri Sorong Nomor SP.S83/R.2.11/FD.1/04/2021 pada 25 April 2021 kemarin diduga atas tekanan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

“Salah satu saksi yang sudah diperiksa kan pak Dance Flassy. Dalam perkembangan kemudian dihentikan. Kita punya bukti yang cukup kuat yang menunjukan bahwa penghentian itu terjadi karena dalam tanda petik saya bilang tekanan dari Kejati Papua Barat ke Kejari sorong,” kata Yan Warinussi.

LP3BH Praperadilankan Kejari Sorong Dan Kejati PB Terkait SP3 Kasus Dugaan Korupsi di Sorsel 4 IMG 20210525 WA0031
Direktur LP3BH, Yan Christian Warinussy [Foto: jersy]
Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi-Pidsus), Khusnul Fuad yang duduk sebagai termohon dalam kasus ini menjelaskan, pihak pemohon dalam hal ini LP3BH beranggapan dan beralasan bahwa SP3 tersebut tidak sah dan mohon untuk dibatalkan demi hukum, serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk melanjutkan proses penyelidikan.

“Pemohon beranggapan dan beralasan bahwa SP3 tersebut tidak sah dan mohon dibatalkan dan meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan termohon menerbitkan sprindik untuk melanjutkan proses penyelidikan. Dengan alasan-alasan yang dibacakan, maka kami selaku termohon yang dalam hal ini termohon 1, akan mempersiapkan jawaban kami terhadap surat penghentian dan memberikan alasan-alasan yuridis guna menangkis dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon,” terang Khusnul.

LP3BH Praperadilankan Kejari Sorong Dan Kejati PB Terkait SP3 Kasus Dugaan Korupsi di Sorsel 5 IMG 20210525 WA0028
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi-Pidsus), Khusnul Fuad [Foto: jersy]
Atas kasus tersebut, pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sorong dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, telah menyiapkan jawaban terhadap permohonan tersebut yang akan dibacakan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis, 27 Mei 2021. [jersy]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.