Penetapan Tersangka Pusling Tambrauw Dinyatakan Tidak Sah 1 IMG 20210608 WA0046
PBHKP Sorong diwakili Loury Da Costa (baju hitam) dan Yesaya Mayor (batik). [Foto: jersy]
Hukrim

Penetapan Tersangka Pusling Tambrauw Dinyatakan Tidak Sah

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Pengadilan Negeri Sorong akhirnya menerima gugatan Praperadilan yang diajukan Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong (pemohon) terhadap Kejaksaan Negeri Sorong (termohon) dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi puskesmas keliling di Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2016 silam.

Sidang yang digelar di ruang cakra Pengadilan Negeri Sorong, jalan Jendral Sudirman, kota Sorong, Papua Barat Selasa sore, 08 Juni 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Persidangan dihadiri kedua belah pihak, PBHKP Sorong diwakili Loury Da Costa dan Yesaya Mayor, sedangkan dari Kejaksaan Negeri Sorong dihadiri Kasi Pidsus, Khusnul Fuad dan Kasubsi Penyidikan, Stevy Ayorbaba.

Hakim tunggal, Fransiskus Yohanes Baptista dalam putusannya menerima gugatan praperadilan PBHKP. Dalam pertimbangannya, Hakim mengesampingkan audit keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Sorong sebagai bukti surat dalam sidang praperadilan.

Hakim berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan surat edaran Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang berhak mendisclamer adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi puskesmas keliling di Kabupaten Tambrauw tahun 2016.

Dijelaskan Hakim, proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sorong dilakukan mendahului audit kerugian negara dari BPK RI, sehingga hakim berpandangan proses penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sorong kepada empat (4) orang tersangka dianggap prematur dan tidak sah.

Maka dalam amar putusannya hakim Fransiskus menyatakan, mengabulkan permohonan praperadilan Petrus Titit Oktovianus Bofra, Yano Asbhi Wali, Amiruddin Kasim untuk seluruhnya.

“Mengingat Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/ 2014. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Fransiskus.

Penetapan Tersangka Pusling Tambrauw Dinyatakan Tidak Sah 4 IMG 20210608 WA0045
Pihak Kejaksaan Negeri Sorong, dihadiri Kasi Pidsus, Khusnul Fuad (masker putih) dan Kasubsi Penyidikan, Stevy Ayorbaba (masker hitam). [Foto: jersy]
Dengan diterimanya praperadilan ini, maka semua proses penyelidikan hingga penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan puskesmas keliling Pemda kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2016 dinyatakan tidak sah.

Hakim menyatakan tidak sahnya surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon I, Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon II, Nomor Print-05/R.2.11/Fd.1/03/2021,tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon III, dan Nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon IV.

Menyatakan tidak sah surat penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : KEP-03/R. 2. 11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon I, Nomor :KEP-02/R. 2. 11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon II, Nomor :KEP-04/R. 2. 11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon III, dan Nomor :KEP-01/R. 2. 11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon IV;

Menyatakan tidak sah penetapan pemohon sebagai tersangka oleh pemohon melalui penyidikan yang tidak didasarkan pada adanya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 16 September 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020, tanggal 02 Maret 2020;

Menyatakan tidak sah penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon karena tidak didasarkan pada hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan tidak terdapat adanya kerugian negara. Menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon karena tidak didasarkan pada 2 (dua) Alat Bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP khususnya Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Ahli yang menyatakan adanya kerugian negara.

Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, terkait Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016, adalah tidak sah dan segera dihentikan.

Menyatakan segala tindakan lainnya yang akan dilakukan lebih lanjut oleh termohon berkaitan dengan penyidikan dan Penetapan status tersangka terhadap pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pemohon. [jersy]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.