Status Papua Barat Naik Jadi Tanggap Darurat Covid-19, Warga Dilarang Bepergian Selama 2 Pekan  1 20200328 012323
Metro

Status Papua Barat Naik Jadi Tanggap Darurat Covid-19, Warga Dilarang Bepergian Selama 2 Pekan 

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co – Sesuai informasi dari Kementerian Kesehatan RI, yang menyatakan, 2 orang di Kota Sorong positif terinfeksi virus corona disease (Covid-19), Gubernur Dominggus Mandacan langsung menaikan status Provinsi Papua Barat dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. 

Instruksi dengan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian resiko penularan infeksi Corona ini keluar setelah ditetapkannya hasil pemeriksaan 18 sample Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantau (PDP), namun baru 5 yang diperiksa ternyata 3 orang negatif sementara 2 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona disease (Covid-19) berdasarkan hasil Laboratorium oleh Kementerian Kesehatan RI.

Selain itu Gubernur juga menegaskan, bagi warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Papua Barat dilarang masuk. Begitu pula sebaliknya, penduduk Papua Barat dilarang bepergian ke luar daerah selama 2 pekan (14 hari) hari terhitung dari 27 Maret hingga 10 April 2020, terkecuali ada urusan yang sangat mendesak.

Menurutnya, instruksi ini wajib dilaksanakan, sebagai gugus tugas percepatan pencegahan dan pengendalian resiko penularan dan infeksi Coronavirus, dan gugus tugas Satgas Covid 19 Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat untuk harus melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid 19 semaksimal mungkin.

“Dan ingat, lakukan jaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain, untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana Covid 19 maka gugus tugas atau satuan tugas segera mengambil langkah-langkah hukum di wilayah hukum masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Gubernur. Jumat malam, 27 Maret 2020 pukul 22.30 WIT.

Meski demikian lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak membatasi atau menutup jalur penerbangan dan juga jalur pelayaran, hanya saja untuk kapal laut bisa diizinkan seperti kapal Cargo.

“Kita tidak bisa menutup Bandara dan Pelabuhan laut karena keterbatasan alat kesehatan, Bandara tetap berjalan seperti biasa namun kapal di pelabuhan sudah tidak masuk. Meski dalam kasus ini kita masih butuh Jakarta, dalam hal alat kesehatan tenaga medis, jadi Bandara tetap buka, karena keadaan seperti saat ini dibutuhkan kecepatan,” pungkasnya. [sus/dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.