Gubernur PB: Kepala Daerah Yang Ambil Keputusan Lockdown Tanpa Koordinasi Kena Sanksi 1 IMG 20200403 WA0000 1
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan
Metro

Gubernur PB: Kepala Daerah Yang Ambil Keputusan Lockdown Tanpa Koordinasi Kena Sanksi

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menegaskan Kepala Daerah yang mengambil keputusan Lockdown tanpa melakukan koordinasi lebih dahulu pasti kena sanksi.

Ini ditegaskan Gubernur lantaran ditutupnya aktivitas benerbangan di Bandara Deo Sorong tanpa berkoordinasi dengan Provinsi yang mengakibatkan pengiriman Alat Pelindung Diri (APD) tertahan dan tidak dapat didistribusikan ke Kabupaten yang ada di Papua Barat. 

“APD yang tertahan itu akan masuk ke Manokwari, hercules yang akan bawa drop ke Manokwari, silahkan mau ambil silahkan kalau tidak juga tidak apa-apa. APD sangat dibutuhkan apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang. Biar APD itu provinsi yang akan distribusi ke Kabupaten/Kota,” ujar Gubernur. Kamis, 2 April 2020.

Menurut Gubernur, kewenangan lockdown ada pada pemerintah pusat bukan di daerah, maka tidak boleh ada kepala daerah mengambil sikap atau kebijakan sendiri.

“Jadi kalau kepala daerah mengambil keputusan untuk lockdown akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 6 tentang karantina, jika kita melakukan lockdown tanpa koordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu sanksinya penjara 1 tahun atau bayar uang denda sebesar Rp 100 juta,” bebernya.

Dikatakan, jika sanksi itu bukan keputusan Gubernur tetapi dari pemerintah pusat atau Presiden. “Karena itu kewenangan pemerintah pusat, kita ini hanya mengimbau saja dan mengajak karena ada aturan di daerah. Kita ini banyak hal yang dipertimbangkan sampai hari ini kita masih bergantung pada Jakarta,“ jelasnya.

Gubernur menambahkan, dengan adanya penutupan di Bandara Deo Sorong semoga tidak terjadi hal-hal yang urgen, atau hal yang mendesak karena pasti akan kewalahan.

“Kita selalu anjurkan untuk koordinasi secara baik dari Kabupaten/Kota ke Gubernur, lalu dari Gubernur ke Pemerintah Pusat,“ pungkasnya. [*/dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2 Replies to “Gubernur PB: Kepala Daerah Yang Ambil Keputusan Lockdown Tanpa Koordinasi Kena Sanksi

  1. Kargo harusnya tetap jalan
    Karantina ya untuk manusia saja
    Harusnya. Begitu
    Sehingga dampak ekonomi bisa dikendalikan
    Cargonya kasih jalan dengan pesawat
    Di Papua Cargo jalan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.