Musa Kamudi: Corona Jangan Dijadikan Alasan Tidak Serahkan LHKPN 1 IMG 20200427 WA0033
Ass I Bidang Pemerintahan dan Otsus Setda Papua Barat, Musa Kamudi.
Metro

Musa Kamudi: Corona Jangan Dijadikan Alasan Tidak Serahkan LHKPN

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Asisten I Bidang Pemerintahan dan Otsus Setda Papua Barat, Musa Kamudi mengatakan, tercatat ada 549 pejabat di Kabupaten, Kota Provinsi Papua Barat yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang batas waktu penyerahan LHKPN sampai 31 Maret 2020.

Padahal, penyampaian Laporan Harta Kekayaan bisa dilakukan melalui aplikasi Elektronik LHKPN (e-LHKPN) dari pejabat ke KPK, tujuannya agar mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, sebagai instrumen transparansi dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sejak awal menjabat, dan sebagai pengawasan akuntabilitas hingga akhir menjabat.

“Jangan karena ada virus Corona lalu jadi alasan tidak serahkan LHKPN, Jangan jadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan, karena LHKPN bisa dikerjakan dari Rumah,” kata dia usai pelantikan di lantai III Media Center Arfai Senin, 27 April 2020.

Menurutnya, dari 13 Kabupaten dan Kota di Papua Barat, hanya Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan yang sudah melaporkan LHKPN 100 persen. Sementara dari total 955 pejabat, baru 406 yang sudah melaporkan sedangkan 549 lainnya belum melaporkan. Yang paling rendah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

“Bintuni paling rendah dari 300 wajib lapor baru 10 yang melaporkan harta kekayaannya. Padahal saya berharap agar Provinsi harus menjadi contoh karena di Kabupaten saja sudah ada yang 100 persen tapi Provinsi malah belum 50 persen,” tuturnya.

Dikatakan, LHKPN selama ini sudah berjalan menggunakan aturan Keputusan KPK nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan yang sekarang diganti dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.

“Konsekuensinya bagi pejabat negara yang belum menyampaikan LHKPN hingga waktu yang ditentukan pasti kena sanksi. Saran dari KPK untuk pejabat eselon II tidak dibayarkan TPPnya, dan KPK akan mengawasi. Walaupun situasi covid seperti saat ini tapi kan ASN tidak libur, tapi bekerja dari rumah jadi jangan salah artikan, instruksi gubernur sudah jelas,” tandasnya. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.