Gugus Tugas Covid-19 Kota Sorong Telah Keluarkan 1.017 Surat Izin Keluar Masuk 1 IMG 20200610 WA0016
Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Sorong, Herlin Sasabone. [Foto: BA]
Metro

Gugus Tugas Covid-19 Kota Sorong Telah Keluarkan 1.017 Surat Izin Keluar Masuk

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Sorong, Herlin Sasabone mengatakan sampai dengan hari ini Rabu 10 Juni 2020, pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 1.017 lembar surat izin keluar masuk Kota Sorong. 

“Sampai dengan hari ini, jumlah surat ijin keluar dan ijin masuk yang dikeluarkan oleh gugus tugas Covid-19 kota sorong sudah sebanyak 1017 lembar,” kata Herlin. Rabu, 10 Juni 2020.

Herlin menjelaskan untuk pengurusan surat izin keluar, pihaknya memberikan kelonggaran dan tidak membatasi bagi warga yang hendak mengurus dengan catatan memiliki dokumen seperti, surat bebas Covid-19 dari Rumah Sakit, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat Dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, BUMD, dan BUMN. 

“Kalaupun ada yang masuk, hanya diperbolehkan bagi yang hendak dinas dan karena kematian atau meninggal. Misalnya anggota keluarga ada yang meninggal, dan itu harus ada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Sedangkan, Kalau masuk dengan alasan rujukan atau sakit harus ada ada surat rujukannya. Selain daripada itu warga tidak diijinkan masuk karena masih karantina wilayah,” terangnya. 

Lanjut Herlin, untuk surat jalan tidak dipungut biaya alias gratis, namun surat izin keluar harga bervariasi mulai Rp500.000 sampai Rp900.000 tergantung dimana pemohon melakukan rapid test. “Yang bayar ini surat bebas Covid karena harus melakukan rapid test dulu,” ujarnya.

Herlin menambahkan, untuk surat keluar yang telah dikeluarkan oleh gugus tugas Covid-19 kota Sorong didominasi oleh warga kembali ke Jawa dan Jakarta karena selesai masa tugas atau kontrak kerja. 

“Kalau surat izin masuk paling banyak dari daerah sekitar, atau dari kabupaten-kabupaten yang ada disekitar provinsi Papua Barat seperti bintuni, Fakfak, raja ampat, itu pun lebih banyak karena alasan dinas atau sakit, dan harus dirujuk. Sisanya karena transit,” pungkasnya. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.