Gugat Disperindag Papua Barat, Warinussy Nilai Masuk Angin 1 Yan Christian WarinussySH 655x360 2
Yan Christian Warinussy. [Foto: Istimewa]
Metro Hukrim

Gugat Disperindag Papua Barat, Warinussy Nilai Masuk Angin

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Selaku kuasa hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat, Yan Christian Warinussy menjelaskan bahwa, gugatan dari Bryan Tanbri melalui kuasa hukumnya Rustam atas dugaan pencemaran nama baik dan penggunaan surat palsu, sehingga melaporkan Disperindag Papua Barat ke Polres Manokwari tertanggal 4 Juni 2020, ia menilai salah alamat.

“Seharusnya, surat itu ditulis perkara penyalahgunaan perizinan, bukan tindak pidana Narkotika. Nah, inilah yang dijadikan alat untuk menggugat Kepala Disperindag Provinsi Papua Barat. Jika mau melaporkan orang harus dilihat dengan lebih seksama, sehingga tidak terjadi salah kaprah atau terkesan seperti masuk angin,” tuturnya kepada media ini, melalui telepon Kamis malam , 11 Juni 2020.

Dikatakan Warinussy, tentunya gugatan tersebut adalah kesalahan besar, dimana bukti surat yang ditunjukan Disperindag Papua Barat berkop dan bercap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, dan ditandatangani oleh Asisten Pidana Khusus (Pidsus). Artinya surat ini sah secara hukum. 

“Untuk diketahui, surat tersebut bukan dari klien saya Disperindag Provinsi Papua Barat, George Yarangga, tapi surat surat tersebut dari Kejati Papua. Mungkin kuasa hukumnya Bryan Tanbri belum lihat surat itu yang berkop dan bercap Kejati Papua,” terangnya.

Menurut Warinussy, pihaknya mengajukan surat tersebut sebagai barang bukti Disperindag saat terlibat bersama-sama Kejati Papua, dan Polda Papua Barat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkaranya Bryan Tanbri, yakni perkara pidana. Selain itu, dalam surat itu adanya kesalahan redaksional bahwa Bryan Tanbri dipindahkan perkaranya dari Kejaksaan Tinggi Papua, ke Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, untuk dituntut secara hukum Pengadilan Negeri Manokwari karena Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni berada di bawah wilayah hukum kerja Kejaksaan Negeri Manokwari.

“Jadi surat tersebut hanya kesalahan redaksional, diketik seharusnya tindak pidana penyalahgunaan perizinan, yang tertera malahan tindak pidana Narkotika, hanya itu saja kesalahannya, tidak serta merta dikatakan itu surat palsu,” ujarnya.

“Yang pantas menilai surat itu palsu, sah atau tidak adalah Kejati Papua. Malah Disperindag Provinsi Papua Barat digugat, buat laporan ke Polres Manokwari, ini ngawur namanya. Seorang pengacara seharusnya melihat hal ini lebih teliti. Karena saya seorang pengacara juga ini adalah kesalahan pelaporan,” tambahnya.

Terkait barang bukti (BB) yang diminta untuk dikembalikan, Warinussy juga menilai tindakan itu tidaklah tepat, pasalnya BB itu dijadikan barang bukti di Pengadilan dan resmi bukan legal, karena dilindungi secara perdata dalam persidangan dan itu dijadikan sebagai alat bukti. 

“Jadi ingat, surat tersebut yang buat adalah Kejaksaan Tinggi Papua, kami hanya mendapat copy nya saja, dan kami pegang sebagai salah satu barang bukti yang akan kita ajukan, menunjukkan di perkara Brian Tanbri yang saat ini sedang diproses secara pidana,” ujarnya.

Warinussy menambahkan, terkait adanya kesalahan redaksi di surat tersebut, ia menilai kemungkinan akibat dari copy paste format surat, sehingga lupa dihapus kalimat narkotikanya oleh Kejati Papua. “Jadi bukan menggugat ditujukan kepada kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi papua barat, bahkan Kepala Disperindag Teluk Bintuni juga menerima surat tersebut, pertanyaannya kenapa menggugat hanya pihak Disperindag Provinsi Papua Barat saja, ada apa,” tandas Warinussy. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.