Antisipasi Tindak Pencucian Uang Dari Dana Koperasi, Kemendagri Dan PPATK Gelar Rapat Bersama 1 IMG 20200617 WA0000
Kemendagri Dan PPATK Gelar Rapat Bersama. [Foto: Puspen Kemendagri]
Metro Nasional

Antisipasi Tindak Pencucian Uang Dari Dana Koperasi, Kemendagri Dan PPATK Gelar Rapat Bersama

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co Mendorong pertumbuhan ekonomi Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara sehat dan Unit Simpan Pinjam (USP) agar dapat berperan secara optimal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar rapat bersama di Gedung PPATK lantai 4 Jakarta, Selasa 16/06/2020.

Rapat yang mengusung tema, “Pembahasan Sinergi PPATK dan Kemendagri Untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme” itu bertujuan mencegah adanya transaksi tidak legal atau yang tidak sesuai dengan Undang undang.

Dalam kesempatan tersebut Mendagri, M Tito Karnavian menegaskan, sistem monitoring Kemendagri bukan seolah-olah untuk mempolitisir Pemda. Tujuannya untuk mendukung Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai instrumen ekonomi yang sangat penting, terutama menyangkut hak-hak langsung rakyat kelas bawah yang mana ini perlu didukung dengan sistem yang sehat.

“Terkait dengan masalah koperasi simpan pinjam, kami sependapat bahwa memang bisa menjadi tempat untuk transaksi yang tidak legal atau yang tidak sesuai dengan UU. Katakanlah money laundering bahkan juga untuk pendanaan terorisme, bisa menjadi tempat ini. Kita bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada di Kemendagri untuk melakukan membuat sistem yang lebih “prudent” atau bijaksana,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal itu dibutuhkan komitmen kerjasama yang positif dari kedua lembaga dibuktikan dengan pernyataan Mendagri yang mendukung segala bentuk kerja sama, termasuk nota kesepahaman dengan PPATK. “Kita sepakat untuk menyehatkan KSP dan melindungi mereka dari tindak pidana korupsi dan lain lain,” ungkap Tito.

Ajakan ini disambut positif oleh Kepala PPATK yang menyampaikan strategisnya, yaitu peran Kemendagri dalam memperkuat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di seluruh pelosok negeri.

Akhir dari pertemuan ini, Kepala PPATK dan Mendagri sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini di level teknis guna membahas terkait koordinasi pengawasan KSP-USP antara Menkop, Mendagri, PPATK dan Pemda. Selanjutnya membahas tentang pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) termasuk pengenaan sanksi bagi yang tidak patuh, serta pengawasan Organisasi Masyarakat (Ormas) atas penerimaan dan pemberian sumbangan oleh Non Profit Organization (NPO) sebagai upaya untuk melindungi NPO dan Ormas dari dimanfaatkan untuk tujuan pendanaan terorisme oleh pelaku kejahatan. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.