DPR Papua Barat Bentuk Pansus Awasi Dana Covid 197.8 Miliar 1 IMG 20200624 WA0036
Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor. [Foto: BA]
Metro

DPR Papua Barat Bentuk Pansus Awasi Dana Covid 197.8 Miliar

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co DPR Provinsi Papua Barat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi dana Covid-19 sebesar Rp 197.8 Miliar.

Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan sudah dua hari ini DPR Provinsi Papua Barat membentuk pansus berdasarkan kesepakatan semua fraksi, yang akhirnya terbentuk dan bisa bekerja secara memaksimalkan melakukan pengawasan penggunaan dana Covid 19.

“Pansus ini diketuai oleh Ortiz Sagrim, sementara Sekretaris Pansus, Xaverius Kameubun dari fraksi partai bersatu, dan Bendahara dijabat oleh Mathius Menteng,” terangnya kepada sejumlah wartawan, Rabu 24/06/2020.

Dikatakan, pembentukan pansus dari dana sukarela anggota DPR yang hadir, sehingga pansus resmi dibentuk. Diharapkan satu atau dua hari kedepan Sekwan DPR Provinsi Papua Barat, Jasad Kadarusman sudah mengeluarkan surat keputusan (SK), agar Tim pansus ini sudah bisa bekerja melakukan pemantauan dana Covid 19 yang digunakan.

“Membentuk pansus ini saja dana sukarela dari anggota DPR yang hadir, sudah tidak ada dana lagi karena semua dialihkan dan dipangkas habis. Yang tersisa hanya uang untuk reses dan medical check up anggota DPR,” terang putra Arfak ini.

Menurut Wonggor, yang menjadi dasar membentuk pansus ini karena sebagian besar dana dialihkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat untuk penanganan Covid 19, termasuk dana DPR Provinsi Papua Barat sekitar Rp 60 miliar juga dialihkan ke Covid 19.

“Anggaran yang cukup fantastis tentu saja ada pengawasan, sehingga diharapkan kepada tim gugus tugas Covid 19 Papua Barat betul-betul dana digunakan sesuai tepat sasarannya,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada pihak pihak tertentu agar jangan main-main menggunakan anggaran yang cukup fantastis ini. Semua tim bisa gunakan kapasitasnya untuk mengawasi dana tersebut seperti Kejati Papua Barat dan Polda Papua Barat yang juga ada dalam tim tersebut.

“Begitu juga DPR Papua Barat menggunakan fungsi pengawasan melalui Pansus yang telah dibentuk,” tuturnya.

Lantaran dana DPR Papua Barat sudah dialihkan ke Covid lanjutnya, menyebabkan tidak ada kegiatan yang akan dilaksanakan, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di Papua Barat.

“Untuk itu saya harap penggunaan dana harus transparan, jangan ditutup-tutupi penyerapan anggaran, sudah berapa banyak yang digunakan, agar tidak ada dusta diantara kita,” pungkasnya. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.