Program "KOTAKU" Tanpa Kumuh Papua Barat Akan Dilaksanakan di 3 Daerah Ini  1 IMG 20200714 WA0048
Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat, Marsudi. [Foto: sus]
Metro

Program “KOTAKU” Tanpa Kumuh Papua Barat Akan Dilaksanakan di 3 Daerah Ini 

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Program “Kotaku” tanpa kumuh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk Provinsi Papua Barat rencananya akan dilaksanakan untuk 3 daerah yakni Manokwari, Sorong dan Kaimana.

Ini sebagaimana disampaikan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat, Marsudi bahwa, tujuan program Kotaku ini untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100 persen air bersih dan akses sanitasi layak.

“Arah kebijakan pembangunan dirjen cipta karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas) program kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat,” tuturnya kepada sejumlah wartawan, usai lakukan peletakan batu pertama kegiatan padat karya kotaku, di kelurahan Padarni, Manokwari Papua Barat Selasa 14 Juli 2020.

Dikatakan, secara nasional program kotaku dilaksanakan di 34 Provinsi yang tersebar di 269 Kabupaten/kota yang terdapat 11.067 desa/kelurahan. Sedangkan untuk di Provinsi Papua Barat, program kotaku dilaksanakan di tiga kota/kabupaten, yakni kota Sorong, Kaimana dan Kabupaten Manokwari, dengan jumlah lokasi sasaran sebanyak 42 kelurahan. Untuk Manokwari, lokasi pendampingan sebanyak 10 kelurahan/kampung yang seluruhnya tersebar di distrik Manokwari Barat.

“Berdasarkan surat keputusan (SK) kumuh yang ditetapkan oleh Bupati Manokwari tahun 2019, pemukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran program kotaku adalah seluas 166,81 hektar. Luas kumuh yang tersebar di 10 kelurahan/kampung tersebut akan ditangani oleh berbagai intervensi dengan melibatkan multi sektor dan multi aktor,” jelasnya.

Untuk mewujudkan program ini lanjut dia, pihak pihak yang akan diikutsertakan mulai dari pemerintahan, swasta, serta masyarakat sendiri. Adapun salah satu intervensi yang akan dilakukan adalah, melalui pelaksanaan kegiatan padat karya program kotaku dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Khusus Kabupaten Manokwari sambungnya, pada tahun 2020 ini ada dua kelurahan yang mendapat dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) padat karya yakni, kelurahan Padarni dan Sanggeng. 

“Bantuan yang diberikan untuk masing masing kelurahan nilainya sebesar Rp 1 miliar rupiah, yang dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama 70 persen atau Rp 700 juta dan tahap kedua sebesar 30 persen atau Rp 300 juta,” bebernya.

Ditambahkan, guna mendukung peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, ada empat sasaran yang menjadi tujuan pokok yakni, 1. Jalan, drainase, air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, ruang terbuka publik. 2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik. 3. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di pemukiman kumuh. 4. Sebagai salah satu bentuk penanganan dampak covid-19 yang meliputi, perekrutan tenaga kerja setempat, peningkatan penghasilan masyarakat setempat, peningkatan daya beli masyarakat setempat.

Oleh sebab itu, mewakili pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Cipta Karya ia berharap semua pihak mengawal empat program tersebut bersama sama, agar pelaksanaan kegiatan padat karya dengan sasaran pokok bisa terwujud dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, khususnya yang berada di kawasan kumuh.

“Saya mengimbau kepada tim fasilitator dan badan keswadayaan masyarakat (BKM) padarni agar benar-benar mengawal pelaksanaan BMP ini, proses pembangunan yang dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat (SKM) harus dimonitoring setiap hari untuk meminimalisir kekurangan, sehingga kegiatan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan mampu mewujudkan 4 pokok sasaran,” imbuhnya.

“Semoga padat karya ini semakin lancar dan tanpa hambatan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, mampu menciptakan peluang bagi masyarakat terdampak Covid-19, untuk memperoleh pendapatan ekonomi,” pungkasnya. [sus/dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.