Kawal Proyek Strategis, BPPW PB Dan Kejati Papua Barat Teken MoU 1 IMG 20200715 WA0026
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf, menandatangani MoU bersama kepala BPPW Papua Barat Marsudi. [Foto: sus]
Metro

Kawal Proyek Strategis, BPPW PB Dan Kejati Papua Barat Teken MoU

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Guna mengawal Proyek Strategis Nasional, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Papua Barat bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat melakukan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU).

Kepala BPPW Papua Barat, Marsudi mengatakan untuk melancarkan proyek strategis, pihaknya membutuhkan pengawalan ekstra ketat dari institusi hukum terkait realisasi dan program kerja di balai agar dapat dikerjakan dengan baik. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini untuk mewujudkan sinergi, mengoptimalisasi serta koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di bidang Infrastruktur yang ada di pekerjaan umum dan perumahan rakyat Provinsi Papua Barat.

“Kami sebagai pelaksana di Papua Barat sudah tentu kami sebagai pihak fasilitator dalam melaksanakan setiap kegiatan di lapangan agar dapat bekerja dengan baik. Karena harapannya semua bisa dapat dilihat dan semakin bersinergi dengan pihak pemerintah daerah juga, yang sesungguhnya dapat dirasakan asas manfaatnya kepada masyarakat,” terangnya. Rabu 15 Juli 2020.

Selain itu, penandatanganan perjanjian kerjasama ini juga merupakan pengawalan dan pengamanan pemerintahan serta pembangunan daerah (TP4D), di papua barat dapat berjalan semakin baik. Adapun MoU antara Kementerian PUPR dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, diharapkan upaya pencegahan terjadinya kasus pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara pada sejumlah proyek strategis nasional yang dimotori Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), khususnya pada wilayah papua barat dapat di minimalisirkan.

Sementara disampaikan Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf bahwa kegiatan ini dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi kejaksaan dalam pengimplementasiannya pada jajaran kejaksaan tinggi papua barat.

“Jadi MoU ini agar dalam pelaksanaan pembangunan nanti, dapat menjaga kewibawaan negara dan pemerintah serta mengamankan proyek pembangunan serta hasil-hasil pemerintah,” ujar Kejati.

Selain itu, agar kedepannya dalam pelaksanaannya adalah guna berkaitan dengan perikatan yang merugikan pihak PUPR bidang cipta karya pada Balai PPW Papua Barat dapat di minimalisirkan, melalui kerjasama bidang hukum bidang perdata dan tata usaha negara. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.