Privatisasi Pertamina, Jangan Sampai Korbankan Niat Presiden Satukan Harga BBM Sampai ke Papua 1 20200729 200454
Anggota DPR-RI Fraksi Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Rico Sia. [Foto: Istimewa]
Metro Nasional

Privatisasi Pertamina, Jangan Sampai Korbankan Niat Presiden Satukan Harga BBM Sampai ke Papua

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co Anggota DPR-RI Fraksi Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Rico Sia mengatakan, kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tahun 2016 lalu, kemungkinan besar akan berubah jika PT Pertamina menjual sejumlah anak perusahaannya kepada investor swasta. 

Menurut Rico, kepemilikan investor swasta baik domestik apalagi asing atas anak perusahaan Pertamina dipastikan akan mempengaruhi sejumlah kebijakan yang sebelumnya berorientasi kesejahteraan sosial, menjadi berorientasi pencapaian laba besar.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi investor swasta membeli saham sebuah perusahaan adalah keuntungan sebesar-besarnya. Motivasi itu bertentangan dengan semangat kebijakan BBM satu harga yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan sosial dan keadilan energi,” kata Rico melalui keterangan tertulis. Rabu, 29 Juli 2020.

Disampaikan Rico, saat masa reses beberapa waktu lalu di daerah pemilihannya (dapil), ia banyak sekali menerima keluhan dan kekhawatiran dari tokoh-tokoh masyarakat Papua Barat terkait rencana penjualan sejumlah anak perusahaan Pertamina.

“Mereka sangat cemas, Pertamina tidak lagi berpihak kepada kondisi masyarakat luas, melainkan kepentingan investor swasta. Dan saya berjanji akan menyampaikan hal tersebut ke Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi,” kata Rico yang juga dikenal sebagai sosok yang suka membantu masyarakat di daerah pemilihannya ini.

Rico menambahkan, kebijakan BBM satu harga sangat meringankan beban ekonomi jutaan masyarakat di wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T), terutama Indonesia bagian Timur. Atas kebijakan itu juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat.

Lanjut Rico, sebelum adanya kebijakan BBM satu harga ditetapkan Presiden Joko Widodo, harga BBM jenis Premium dan Solar di wilayah 3T Indonesia mencapai Rp 60.000-Rp hingga 100.000 per liter, tergantung tingkat kesulitan geografi penyaluran BBM. Menurutnya, harga tersebut sangat memberatkan masyarakat di daerah, termasuk para nelayan kecil yang harus mengeluarkan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap hari agar dapat melaut.

Namun sejak 3-4 tahun lalu, masyarakat di wilayah 3T di Indonesia dapat menikmati BBM jenis Premium seharga Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter, sama dengan wilayah lain di Indonesia. Untuk itu, Pertamina mengeluarkan subsidi biaya distribusi sekitar Rp 30.000-Rp 50.000 per liter. Inilah wujud nyata dari pemerataan dan keadilan energi serta pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33. Hal seperti ini harus kita pertahankan.

Jika anak perusahaan Pertamina diprivatisasi, lanjut Rico, negara tidak lagi menjadi pengambil keputusan tunggal, sekalipun Pertamina (Persero) masih menjadi pemegang saham mayoritas. Kebijakan BBM satu harga sangat mungkin berubah karena desakan investor swasta yang tercatat sebagai pemegang saham.

Rico memberi contoh, perusahaan Gas Negara sebelum tahun 2003 memiliki tugas mulia menyalurkan gas ke rumah-rumah penduduk di berbagai kota di Indonesia. Saat itu jutaan rakyat Indonesia sangat terbantu dengan penyaluran gas berbiaya murah itu lebih murah dibanding Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram.

Namun sejak Perusahaan Gas Negara (PGN) diswastanisasi tahun 2003, lambat laun perluasan penyaluran gas ke rumah-rumah penduduk tidak lagi diteruskan. PGN yang 57% sahamnya dipegang Pertamina (Persero) dan 43% ada ditangan perusahaan swasta domestik dan asing, lebih memilih menyalurkan gas ke industri dan usaha komersil. “Dalam konteks ini, kepentingan rakyat banyak sudah terpinggirkan,” papar Rico. 

Lanjut Rico, jika merujuk pada Undang undang (UUD) 1945 Pasal 33 dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina adalah BUMN yang tidak dapat diprivatisasi. Hal itu karena Pertamina merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun UU BUMN Pasal 77 tidak secara tegas mengatur apakah anak perusahaan BUMN yang penting bagi negara tersebut, dapat diprivatisasi atau tidak. Untuk memastikan hal itu, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melalui Firma Hukum Sihaloho & Co telah mengajukan Uji Materil Pasal 77 UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi pada 15 Juli 2020.

Sebelumnya, pada awal Juni 2020, Menteri BUMN Erick Thohir kembali memilih Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina. Erick Thohir lalu memberi target kepada Nicke untuk menswastanisasi anak perusahaan Pertamina melalui penjualan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Nicke kemudian melakukan restrukturisasi dengan mengeluarkan lima lini bisnis utama (core business) dari Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero). Kelima lini bisnis utama itulah yang kemudian dibentuk menjadi Sub Holding (anak perusahaan) dan dalam waktu dekat akan diprivatisasi atau denasionalisasi.

Kelima Subholding tersebut adalah PT Pertamina Hulu Energi (Upstream Subholding), PT Perusahaan Gas Negara (Gas Subholding), PT Kilang Pertamina Internasional (Refinery & Petrochemical Subholding), PT Pertamina Power Indonesia (Power & NRE Subholding), dan PT Patra Niaga (Commercial & Trading Subholding).

“Untuk itu, privatisasi pertamina jangan sampai mengorbankan niat Presiden menyamakan harga BBM,” pungkas Rico [dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.