Tolak Hasil CPNS, Pencaker Manokwari Minta Tak Boleh Ada Pemberkasan Sebelum OAP Diakomodir 1 IMG 20200803 WA0026
Saat Pencaker Lakukan Orasi di Jalan Yos Sudarso Manokwari depan Swiss-Belhotel [Foto: sus]
Metro

Tolak Hasil CPNS, Pencaker Manokwari Minta Tak Boleh Ada Pemberkasan Sebelum OAP Diakomodir

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Ratusan pencari kerja (pencaker) di Manokwari Papua Barat kembali lakukan aksi penolakan pengumuman hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018, aksi yang dilakukan ini berlangsung di depan Swiss-Belhotel Manokwari. Senin, 3 Agustus 2020.

Koordinator aksi, Yulianus Indou mengatakan hasil CPNS Manokwari yang keluar pada 30 Juli 2020 lalu sangat mengecewakan banyak pihak, pasalnya berdasarkan ketentuan pengakomodiran 80 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk pendatang tidak sesuai kenyataan. Justru terbalik keadaannya.

“Kami sangat kecewa, karena kenyataannya justru terbalik. Jadi kami minta tidak boleh ada pemberkasan bagi yang lulus sebelum OAP diakomodir,” terangnya dalam orasi.

Yulianus Indou juga meminta agar Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan agar segera menemui massa pencaker agar dapat menerima langsung aspirasi dari mereka.

Berikut, 4 poin aspirasi dari massa pencaker:

  1. Kami bersumpah dalam nama Tuhan dengan tegas kami menolak pengumuman Bupati Manokwari nomor 892.2/81/BKPP/VII/2020 tentang penetapan hasil kelulusan CPNS Kabupaten Manokwari Formasi 2018 yang telah diumumkan pada 31 Juli 2020. Dan tidak dapat dilakukan pemberkasan bagi peserta yang lulus sebelum lakukan peninjauan kembali kuota dengan mengakomodir semua Orang Asli Papua (OAP).
  2. Meminta kepada Gubernur, Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, Ketua DAP, Ketua DPRD Manokwari, agar segera menggelar tikar adat dan rapat bersama PLH.Bupati Manokwari dan Sekda Manokwari untuk mempertanggungjawabkan revisi formasi daftar nama yang dikirim dari daerah ke pusat, serta memberikan alasan kuota kelulusan 22 persen OAP dan 78 persen non – OAP di hadapan semua pencaker.
  3. Kami meminta penerimaan CPNS formasi 2019 dilakukan secara Formalitas dan dikhususkan bagi orang asli Papua yang tidak lulus pada formasi tahun 2018.
  4. Apabila aspirasi kami tidak ditindaklanjuti, maka jangan salahkan kami apabila setiap hari terus buat keributan di pinggir jalan dan lain-lain sehingga kantibmas di Manokwari menjadi terganggu.

Tak lama berselang, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Manokwari, Edi Budoyo dan Ketua DPR Manokwari Yulianus Dowansiba yang usai melakukan telekonferens bersama seluruh Bupati se Papua Barat, akhirnya menemui para pencaker dan menerima aspirasi mereka. 

Dihadapan massa, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menuturkan, hal yang paling mendasar dalam penerimaan CPNS yaitu apakah kita mampu memiliki Sumber Daya Alam (SDM) lokal, kekhususan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan kuota 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non Papua dengan sistem tes online lokal. 

“Jika suatu daerah membutuhkan 10 dokter, tapi yang bisa diisi oleh SDM lokal hanya 2 dokter maka 8 posisi dokter akan diisi orang non papua, begitu juga dengan formasi-formasi lainnya,” jelasnya kepada ratusan pencaker di depan Swiss-Belhotel Manokwari. Senin, 3 Agustus 2020.

Dominggus Mandacan juga menegaskan, kuota 80/20 dengan mekanisme test online lokal itu merupakan perjuangan panjang dari para pemimpin di tanah Papua, hal ini juga ia alami sebelum jadi Gubernur Papua Barat, saat itu masih menjadi karakter Bupati Pegunungan Arfak.

“Tes online lokal maksudnya penerimaan CPNS di Manokwari, jadi hanya diikuti para pencaker yang berdomisili di Manokwari. Siapa yang lulus penerimaan CPNS tersebut sesuai rangking atau peringkat di masing-masing formasi, buka sistem passing grade, kalau butuh 300 orang maka yang lulus dari peringkat 1-300, otomatis peringkat 301 itu tidak lulus dan tidak masuk dalam formasi,” terang mantan caretaker Bupati Pegunungan Arfak ini.

Sementara itu, Plh Bupati Manokwari, Edi Budoyo menjelaskan, sejak awal dirinya sama sekali tidak terlibat dalam proses tersebut, dirinya baru terlibat seminggu sebelum hasil seleksi diumumkan. “Saya sempat bertanya kepada Kepala BKD Manokwari Anton Renyaan terkait kuota 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk pendatang. Saat itu jawaban dari kepala BKD mendekati kuota tersebut,” ucap mantan karateker Kabupaten Manokwari Selatan ini.

Menurut Edi, ia juga menyurati Menpan-RB surat kesepakatan pertanggungjawaban mutlak harus 80 persen OAP dan 20 persen pendatang, dan hasilnya baru didapat pada 31 Juli 2020 itu pun disaat pihaknya melakukan rapat sekira pukul 22.00 WIT tengah malam.

“Selanjutnya saya meminta petunjuk dari Wakil Gubernur Papua Barat M.Lakotani terkait pengumuman ini. Sesuai petunjuk umumkan hasilnya setelah sholat Idul Adha,” jelasnya lagi.

Edi Budoyo mengaku tidak membaca dengan detail nama-nama yang lolos dalam hasil CPNS Manokwari Formasi 2018. Setelah ada aksi pemalangan di Prafi, Sidey dan Warmare, saat ia melakukan pemantauan hewan qurban barulah ia mengetahui kalau hasilnya tidak sesuai, hingga terjadi aksi pemalangan oleh para pencaker dan sekarang aksi demo di Manokwari.

“Terkait dengan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi CPNS Manokwari Formasi 2018, ia akan menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat agar bersama-sama dengan para Bupati untuk bertemu Menpan – RB dan Presiden untuk menyampaikan aspirasi ini,” tutup Edi Budoyo. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.