Pemprov PB Akan Mengakomodir 1.283 Tenaga Honorer Dan P3K 1 IMG 20200616 WA0023
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. [Foto: sus]
Metro

Pemprov PB Akan Mengakomodir 1.283 Tenaga Honorer Dan P3K

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Dengan hasil pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 pekan lalu, sebanyak 1.283 orang yang terdiri dari 771 Tenaga Honorer dan 512 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemerintah Provinsi Papua Barat (Pemprov-PB) akan diakomodir. 

Ini sebagaimana disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bahwa, 1.283 orang yang sudah bekerja sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat bahkan pemerintahan mantan Gubernur Papua Barat, Almarhum Abraham Oktovianus Atururi akan diperhatikan dengan diakomodir yang merupakn tanggung jawab Pemprov dan pemerintah daerah.

“Ini adalah usulan dari tahun 2009, selaku Gubernur Papua Barat ia hanya melanjutkan, pada akhirnya sudah mengikuti tes bersama formasi umum pada bulan Maret 2020 lalu, dari 1.283 yang diumumkan 771 orang itu yang dibawah usia 35 tahun,” jelas Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan kepada wartawan di Swiss-Belhotel Manokwari, Senin 3 Agustus 2020.

Sedangkan yang usia diatas 35 tahun lanjut Gubernur, dikelompokkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berjumlah 512 orang, akan diberikan kewenangan ke daerah. Ketika pemerintah mengangkat mereka pembiayaan menjadi tanggungan daerah setempat, sesuai kemampuan daerah yang bisa dibayarkan dan diangkat dalam jabatan.

“Ini ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 dan sudah disetujui pemerintah dan nanti Perpresnya yang kini masih ada di Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan masih menunggu tanda tangan Presiden karena biaya untuk Pegawai P3K akan mendapat gaji dari dana APBN,” beber Kepala Suku Besar Arfak ini.

Untuk itu, besok Selasa 4 Agustus 2020, kelompok 771 orang honorer dan 512 P3K akan memasukkan pemberkasan untuk pembiayaan sampai bulan Desember 2020, dan Pemprov Papua Barat akan membiayai mereka.

“Status mereka sama saja, hanya beda di waktu pensiun saja karena mereka akan menerima sekaligus pesangon pensiun. Tidak ada masalah semua diangkat dan 512 menjadi tanggungan setiap daerah membiayai gaji mereka nanti, sampai Perpres sudah disetujui baru mereka akan menggunakan dana dari pusat APBN,” tandas Gubernur Papua Barat. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.