Pemkot Sorong Bantah Pernyataan Gubernur Terkait Rekomendasi Izin Galian C ke Provinsi 1 IMG 20200805 WA0034
Kepala dinas Perindustrian dan Pertambangan kota Sorong, Parjo. [Foto: redaksi]
Metro

Pemkot Sorong Bantah Pernyataan Gubernur Terkait Rekomendasi Izin Galian C ke Provinsi

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Pemerintah kota Sorong melalui Dinas Perindustrian dan Pertambangan membantah pernyataan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang menyebut bahwa izin galian C dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi dari pemerintah kota Sorong. Pernyataan Gubernur itu dilontarkan saat mengunjungi lokasi banjir di kampung bugis kota Sorong beberapa waktu lalu.

Kepala dinas Perindustrian dan Pertambangan kota Sorong, Parjo mengatakan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemkot Sorong terkait dengan izin galian C ke Provinsi Papua Barat. Justru, izin yang dikeluarkan atas permintaan penambang itu sendiri.

“Jadi tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemkot Sorong terkait dengan izin galian C, baik yang izinnya sudah keluar ataupun yang belum. Saya sebagai kepala dinas sudah kurang lebih dua tahun menjabat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, baik yang saya ketik ataupun ditandatangani walikota,” jelas Parjo di ruang kerjanya, Rabu 5 Agustus 2020.

Selain itu, kata dia, aktivitas galian C yang ada di sekitar kampung baru sampai di kampung bugis tidak mengantongi izin pertambangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah kota maupun provinsi papua barat.

“Mereka tidak ada izin, ada yang mengajukan tapi tidak diproses, karena ada juga yang menyangkut kawasan hutan lindung. Jadi berkaitan dengan polemik bahwa surat izin itu ada dari gubernur karena rekomendasi dari kota itu juga tidak ada,”tegasnya.

Parjo menjelaskan jika aktivitas galian C yang mendapatkan izin hanya yang ada di seputaran Saoka yaitu galian C jenis batu pecah.

“Terkait izin batu pecah di saoka kami juga tidak memberikan rekomendasi itu karena mereka langsung ke provinsi, kami hanya memungut retribusi. Kami pungut sesuai dengan tonase atau muatan yang mereka jual kepada masyarakat,” jelas Parjo.

“Alhamdulillah tahun 2018 kita dapat hampir 3 Miliar, 2019 ada sedikit penurunan akibat wabah Covid-19 sehingga menjadi 2.5 Miliar. Karena di Saoka ada 8 perusahaan, satunya ada di hutan lindung,” tambahnya lagi.

Untuk galian C yang tidak memiliki izin lanjut Parjo, pihaknya tidak memungut retribusi, sebab aktivitas pencucian pasir dinilai menghasilkan karena memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

“Kalau yang tidak memiliki izin kami juga pungut, tapi tidak bisa memaksakan. Karena mereka menghasilkan. Kalau cuci pasir kami tidak dipungut, Karena kami tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pemungutan, sebab tidak ada izin. kami hanya pungut galian C yang batu-batuan yang sudah ada izinnya,” pungkasnya. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.