Jimmy Idjie: Kepala Daerah di Papua Barat Harus Contohi Bupati Paniai 1 IMG 20200805 WA0051
Metro

Jimmy Idjie: Kepala Daerah di Papua Barat Harus Contohi Bupati Paniai

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Anggota DPR-RI Komisi V (5) Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie berharap para kepala daerah baik Bupati dan Walikota di Provinsi Papua Barat agar dapat mengikuti jejak Bupati Kabupaten Paniai, Meki Nawipa di Provinsi Papua yang lebih memprioritaskan kuota Orang Asli Papua (OAP) dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Saran saya kepala-kepala daerah bupati dan walikota mestinya bisa mengikuti jejak bupati Paniai tentang arah kebijakannya. Presiden sampai hari ini saja tidak menegur dia, bahwa tidak nasionalis karena keberpihakannya itu untuk orang Papua,” kata Jimmy dalam konferensi pers di Mansinam Beach, Rabu 5 Agustus 2020.

Dikatakan Jimmy, hal ini perlu disuarakan sebab fakta dilapangan tentang mekanisme akomodir 80 persen OAP dan 20 persen non OAP tidak dapat dikawal baik oleh pemerintah daerah, secara khusus di Provinsi Papua Barat dengan serius hingga menimbulkan polemik masalah yang baru di tengah masyarakat.

Legislator asal Kabupaten Maybrat ini mencontohkan fakta lapangan yang dialaminya pada Selasa kemarin 04/08/2020 saat dirinya melintas di kampung Snopy, Kabupaten Tambrauw, Ia dihadang dengan cara jalan di palang. Saat itu menurut Jimmy, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait hasil tes CPNS Kabupaten Tambrauw, yang mana formasi 2018 tidak sesuai yang diharapkan masyarakat di daerah.

“Jangan disamaratakan dengan persaingan bidang usaha lainnya, masih sulit oleh Orang Asli Papua (OAP) jikalau tak diberikan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai, untuk orang kita bersaing dengan saudara-saudara non oap,” ucap mantan Anggota DPR Papua Barat ini.

Dia menambahkan, adanya keberpihakan kuota CPNS ini pasalnya OAP bisa dipaksakan untuk melakukan pekerjaan di bidang swasta seperti saudara-saudara lainnya dibidang wiraswasta, atau bidang lainnya secara swakelola mandiri. Sehingga peluang seperti CPNS inilah yang dilihat bisa membantu arah jalan karir anak-anak papua berdiri di atas tanah negerinya, serta mengurangi angka pengangguran dan juga bisa bertahan hidup dengan penghasilan sebagai ASN.

“Dengan seperti itu otomatis nilai-nilai implementasi Undang undang Otonomi Khusus (Otsus) akan terjamin dan dianggap berhasil oleh masyarakat karena sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan OAP. Meski masih membutuhkan beberapa rangkaian revisi dan penguatan perundangan turunan dari otsus tersebut,” tandasnya [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.