Kanwil Kemenkumham PB Gelar Sosialisasi Layanan AHU Untuk Asosiasi Pengusaha 1 IMG 20200806 WA0030
Sosialisasi Layanan AHU Terkait Beneficial Ownership Bagi Asosiasi Pengusaha. [foto: sus]
Metro

Kanwil Kemenkumham PB Gelar Sosialisasi Layanan AHU Untuk Asosiasi Pengusaha

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menggelar sosialisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) periode II, tentang beneficial ownership untuk asosiasi pengusaha yang berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari. Kamis, 6 Agustus 2020.

Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, Anthonius Ayorbaba menuturkan, sosialisasi Beneficial ownership atau pemilik manfaat, kali ini menjadi kegiatan yang kedua dengan peserta yang berbeda, pada kegiatan diwajibkan semua notaris hadir dalam virtual dan semua asosiasi pengusaha bergerak di Papua Barat.

“Memang secara prinsip bahwa sosialisasi beneficial ownership terkait dengan tindak pencucian uang, yang berkaitan dengan kegiatan kejahatan Nasional dengan terorisme, korupsi dan pencucian uang,” tuturnya kepada sejumlah wartawan, di lantai IV Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis 6 Agustus 2020.

Dikatakan, kegiatan ini ditingkat oleh direktorat administrasi umum, sudah berjalan dengan pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara prinsip di Perpres nomor 13 pasal 4 ayat (1) mengatur 7 hal. Dan lebih fokus pada Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer dibandingkan dengan jenis badan hukum Commanditaire Vennootschap (CV) dan sebagainya.

“Sehingga standarisasi penempatan PT memiliki kepemilikan modal diatas 25 persen, itu pantas dan layak untuk diaudit dan dicek. Jangan sampai kepemilikan itu juga datang dari sumber-sumber kejahatan,” jelasnya.

Karena proses ini berlangsung di seluruh Indonesia, tentu menjadi sebuah hal prinsip kantor wilayah kementerian hukum dan HAM harus terus mensosialisasikannya. Mungkin saat ini belum dilakukan pendataan secara keseluruhan, namun semua itu yang akan dikerjakan oleh kami ada berapa banyak PT yang beroperasi di Papua Barat.

Menurutnya, prospek inilah yang akan dibangun oleh Kementerian Hukum dan Ham guna membangun sinergitas, karena semua pengusaha diwajibkan membuat badan hukum melalui notaris, dan laporan-laporan yang masuk di Kantor Kementerian Hukum dan Ham wilayah Papua Barat akan dicek sampai pada modal usahanya, kegiatan, dan pengurus PT itu sendiri. 

“Tapi dibawah PT dan korporasi yang lain akan tetap dikaji. Sosialisasi ini memang menjadi keseriusan dari Kantor Hukum dan Ham wilayah Papua Barat untuk tetap disosialisasikan kepada masyarakat untuk diketahui,” ungkapnya.

Menurutnya sampai saat ini, terkait dengan notaris yang di Papua Barat yang terlibat dalam pencucian uang atau laporan seperti itu, belum ada. Lanjut dia, tentang kesepahaman didalam notaris itu sangat dibutuhkan, karena secara organisasi notaris berada di naungan Notaris Indonesia, karena dalam kewenangannya juga dinilai, evaluasi serta diperiksa oleh majelis kehormatan yang berbeda di wilayah yang ada di kabupaten kota, wilayah Kementerian Hukum dan Ham.

“Sehingga proses ini harus dilakukan, maka kami meminta para notaris khususnya orang asli Papua yang mempunyai kepemilikan badan usaha pada tingkatan CV bukan PT. Akan tetapi keberagaman kode etik dari notaris tentu saja yang diharapkan berdasarkan hati nurani sehingga tidak memberikan biaya yang terlalu mahal kepada orang Papua terutama mereka yang baru mau membuka usahanya,” terangnya.

“Kalau pembuatan CV mahal, itu berarti aktivitas dari perusahaan tersebut begitu baik dan sehat. Dan kini ada banyak yang mengelompokkan diri dalam asosiasi untuk menjadi pelaku usaha di Papua Barat,” tandasnya. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.