Sanusi Rahaningmas: Penerimaan CPNS di Papua Barat Bagai Buah Simalakama 1 IMG 20200807 WA0021
Anggota DPD-RI, Dapil Provinsi Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M.Sip [Foto: istimewa]
Metro

Sanusi Rahaningmas: Penerimaan CPNS di Papua Barat Bagai Buah Simalakama

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M.Sip mengatakan, perjuangan untuk mengangkat pegawai honorer dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua Barat sudah lama diperjuangkan sejak dari tahun 2011 dan telah melewati pergantian menteri ke menteri, namun hanya bagian janji dari waktu ke waktu.

Senator asal Papua Barat ini mengisahkan, tahun 2016 silam saat dirinya masih menjadi anggota DPR juga sebagai ketua partai PKB Papua Barat, bersama ketua fraksi dari Golkar, Hanura mendampingi rombongan pemerintah provinsi papua barat (pemprov pb) saat itu wakil Gubernur (wagub) Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, sekretaris daerah (Sekda), kepala badan keuangan daerah (BKD), Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan DPR lainnya, selama dua hari di jakarta ingin bertemu dengan MenPan, tetapi lantaran kesibukan menteri sehingga mereka diberikan dispo untuk bertemu dengan Deputi.

“Saat itu kami menolak dan sengaja membuat keributan dan akhirnya menteri bersedia bertemu dengan rombongan Papua Barat yang dipimpin Wagub, Irene Manibuy saat itu,” tulis Sanusi melalui siaran persnya yang diterima media ini, Jumat, (07/08/2020).

Saat bertemu menteri lanjut Sanusi, pembicaraan kami hanya membahas terkait penerimaan CPNS yang mana kuota 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non oap, selebihnya tentang pengangkatan tenaga honorer di Papua Barat. Bahkan saat itu sudah kami menyampaikan juga terkait dengan seleksi CPNS, kalau bisa khusus untuk oap passing great tidak boleh sama dengan nasional, sekiranya standar kelulusan secara nasional harus pada angka 80 maka khusus OAP berada pada angka 60. Atau, diberikan kekhususan untuk papua dan papua barat dilakukan tes secara offline dan diserahkan ke daerah yang menentukan hasil kelulusan.

“Namun, kebijakan itupun tak kunjung datang karena pergantian menteri ke menteri yang sudah pasti punya kebijakan yang berbeda,” kata dia

Sampai pada tahun 2018 perjuangan itu kembali dilancarkan, kami mendampingi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bersama Sekda, Ketua MPR-PB, Ketua DPR, Kepala BKD dan stafnya bertemu Menpan membahas hal yang sama yaitu, memperjuangkan nasib tenaga honorer dan penerimaan CPNS di Papua Barat. Saat itu, ada beberapa hal yang disampaikan menteri khusus untuk Papua dan Papua Barat untuk penerimaan dan pengangkatan antara lain:

  1. Penerimaan CPNS secara umum.
  2. Pengangkatan khusus honorer dengan tes formalitas.
  3. Pengangkatan khusus untuk pegawai non PNS termasuk honorer yang belum terangkat. Artinya, kelompok ini diangkat jadi PNS dengan SK menteri tetapi mereka tidak mendapat pensiun.

“Waktu itu menteri meminta kepala BKD untuk persiapkan data pegawai honorer dengan baik dan benar. Tapi kenyataanya hasil pengangkatan menuai pro kontra sampai sekarang,” jelasnya

Sebagai Senator Perwakilan Papua Barat, dan mantan anggota DPR-PB tiga periode sejak Irian Jaya Barat terbentuk dari kepemimpinan Almarhum Gubernur Abraham O.Atururi sampai pada Gubernur Dominggus Mandacan, ia banyak terlibat langsung dalam urusan urusan itu.

“Saya katakan penerimaan CPNS di papua barat bagai buah Simalakama karena ketika tes CPNS secara online anak anak papua banyak terbentur dengan hasil tes lantaran standar nilai kelulusan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, jika hal ini kembali menjadi kewenangan tiap pemerintah daerah (pemda) di papua barat, kekhawatiran saya adalah terjadi hal hal yang tidak diinginkan misal, adanya titipan titipan liar bahkan intervensi dari pihak pihak tertentu sehingga yang tetap menjadi korban adalah OAP juga anak nusantara yang lahir besar dan sekolah di papua barat,” ujarnya.

Terkait dengan informasi adanya khususnya tenaga honorer dari Dinas PU PB yang kurang lebih 89 orang, kenyataannya tak ada satupun yang masuk dalam daftar 1.280 sekian org itu. “Ada apa mereka, bukankah mereka juga ikut mengabdi di papua barat, dan mereka juga mempunyai hak yg sama dgn honorer lain,” tegasnya

Sebagai Senator Papua Barat, saya berharap para pejabat harus melihat hal itu dengan seksama sehingga tidak menimbulkan keresahan yang mengakibatkan gangguan Kamtibmas di Papua Barat ini. Terkait Gubernur dan Bupati se Papua Barat yang bertemu MenPan RB pada Jumat kemarin, 07/08/2020, Sanusi ingin menyampaikan sedikit kekesalannya akan ketiadaan informasi kepada 4 orang Senator wakil Papua Barat untuk mendampingi rombongan Pemprov pada pertemuan dimaksud.

“Kami ini adalah urusan daerah yang siap bekerja untuk kepentingan daerah di pusat. Informasi itu seharusnya menjadi tanggung jawab Humas Pemprov PB untuk berkoordinasi dengan kami terkait hal ini, jangan cuma kantor perwakilan yang dilibatkan saja, bila perlu DPD-RI dan DPR-RI dilibatkan juga. Ini tanggung jawab Humas Pemprov agar jangan pasif kedepan,” pungkas Sanusi yang akrab disapa MRS ini. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One Reply to “Sanusi Rahaningmas: Penerimaan CPNS di Papua Barat Bagai Buah Simalakama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.