Jimmy Ijie Sepakat UU Otsus Direvisi Serta Kewenangannya Diberikan ke Pemerintah Papua Dan Papua Barat 1 IMG 20200805 WA0051
Anggota DPR-RI Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie. [Foto: sus]
Metro

Jimmy Ijie Sepakat UU Otsus Direvisi Serta Kewenangannya Diberikan ke Pemerintah Papua Dan Papua Barat

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Anggota DPR-RI, Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie sepakat jika Undang undang Otonomi Khusus (UU- Otsus) direvisi, serta kewenangannya diberikan ke pemerintah Papua dan Papua Barat.

Dikatakan Legislator Papua Barat ini, terkait revisi UU Otsus poin pertama yang harus diperhatikan adalah menyangkut kewenangan, karena menurutnya, selama ini kewenangan masih campur baur. “Lebih specialisnya semua kewenangan tidak harus menjadi kewenangan pusat, tapi didelegasikan ke daerah. Dan ini sangat baik untuk kedepannya,” kata jimmy belum lama ini.

Jimmy mencontohkan, seperti tanaman pangan, dimana selama ini provinsi paling timur indonesia harus terlebih dahulu meminta izin ke pusat untuk menanam apa yang baik dan itu masih sentralistis, untuk itu orang papua meminta kewenangannya diberikan berlandaskan pada UU Otsus nomor 12 tahun 1969, dimana Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa akan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada rakyat Irian Barat. Maka kita harus tahu kewenangan apa yang diberikan seluas-luasnya kepada rakyat irian barat, jika jauh lebih baik untuk UU tersebut kenapa tidak dilaksanakan.

“UU itu harus ada asas manfaatnya, apakah UU tersebut bermanfaat atau tidak, itu juga menjadi aspek evaluasi. Saya mengkritisi masyarakat papua, jangan hanya menolak UU Otsus tapi selama ini menikmati uang Otsus, itu “Munafik”,” kata pria berasal dari Kabupaten Maybrat ini. 

“Jika ada lembaga kultur dan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatakan bahwa otsus itu gagal, seharusnya mereka berani mengatakan kami siap membubarkan diri, karena lahirnya UU otsus ada lembaga terbentuk dan menikmati uangnya juga. Jika mengembalikan uang otsus berarti siap kembali pulang kampung halaman dan berkebun,” tambahnya lagi.

Lanjut Jimmy mengatakan otsus adalah solusi, jawaban terhadap semua persoalan di papua, hanya saja papua dan jakarta belum satu bahasa yang sungguh-sungguh. Untuk itu pembahasan revisi UU otsus di Senayan perlu ada studi perbandingan, bila perlu DPR-RI melibatkan utusan daerah dari DPR Provinsi Papua dan DPR Papua Barat dengan menanggung timnya masing-masing untuk melakukan perbandingan di negara sukses yang melaksanakan otonomi khusus, seperti di Italia – Bolzano, yang latar belakang penduduknya mayoritas adalah Jerman, yang mana mereka juga bertahun-tahun memberontak pemerintah Italia karena ketidakadilan. Namun suatu waktu, pemerintah mengambil keputusan memberikan Otsus selama 10 tahun. Alhasil di tahun ke 11 masyarakat setempat meminta menetap di negara Italia bukan referendum, ternyata pemerintah italia membuat strategi melepaskan semua kewenangan kepada pemerintah Busana untuk mengelola dana otsus tersebut.

Sementara ini lanjut Jimmy lebih jauh, ketua DPR-RI telah menyetujui untuk segera lakukan kajian itu dengan melibatkan LIPI agar hasil temuannya dipresentasikan kepada Presiden sebagai hasil dan solusinya menyelesaikan masalah di Papua, tetapi jika ini hanya dianggap hanya pola gula-gula politik, maka sampai kapanpun ketidakpuasan bagi rakyat papua tetap ada.

“Saya telah mengusulkan agar supaya menyelesaikan papua dari sisi ketidakadilan sosial ekonomi dan budaya belajar dari Bolzano-Italia, atau ketidakadilan politik belajar dari Negara Selandia Baru. Kita harus ada kemauan sungguh-sungguh untuk meletakkan otsus sebagai solusi bukan sebagai masalah baru. Ingat, uang bukan solusi bagi masyarakat papua, tapi itu jebakan politik bahkan menjadi jebakan hukum, jika diberikan uang tanpa supervisi yang jelas maka pemerintah daerah masing-masing akan memunculkan kreativitasnya untuk memakai uang tersebut,” papar Jimmy

Dia menambahkan, Kementerian keuanganlah pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan penggunaan dana otsus dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat papua dalam rangka memperkokoh kesatuan bangsa. Dan jangan lagi menyalahkan pemerintah daerah. Untuk itu, ia berharap evaluasi otsus perlu dilakukan secepatnya, bila perlu dalam setiap tahun harus dilakukan evaluasi, sehingga rakyat papua dan pemerintah tidak dipersalahkan. 

“Saya justru menyalahkan pemerintah pusat, karena memberikan sesuatu tanpa supervisi yang jelas. Pemerintah pusat jangan melarikan diri dari tanggung jawab itu. Lihat saja dengan begitu baik Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan membagikan anggaran otsus 90 persen untuk kabupaten yang kelola dan 10 persen untuk pemprov papua barat. Padahal ini menjadi masalah juga, mestinya 70 persen ke kabupaten dan 30 persen ke pemprov, karena ada kewajiban yang harus dikelola oleh pemerintah provinsi Papua Barat sendiri,” pungkasnya. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.