Anggota DPD-RI Ini Minta Kapolda PB Usut Tuntas Kasus Kematian RU 1 20200812 130808
Anggota DPD-RI Dapil Papua Barat, Sanusi Rahaningmas [Foto: istimewa]
Metro

Anggota DPD-RI Ini Minta Kapolda PB Usut Tuntas Kasus Kematian RU

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Tragedi kematian terduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan RU (21) yang tewas akibat dianiaya tahanan Polres Sorong kota menjadi viral. Terbunuhnya RU diduga akibat kelalaian oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Sorong kota saat itu. Hal tersebut juga membuat pihak keluarga meluapkan emosi sehingga melakukan aksi demo damai besar besaran di depan Polres Sorong kota tanggal 31/08/2020 lalu.

Terkait itu, anggota DPD-RI, Sanusi Rahaningmas mengatakan, kejadian ini menunjukan sebuah arogansi dari oknum anggota dalam menangani kasus kejahatan apalagi kejadian itu terjadi di dalam ruangan tahanan Polres. Padahal setiap anggota yang menangani kasus kejahatan sudah pasti mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan benar sesuai ketentuan. 

“Banyak video beredar bagaimana duka dari keluarga meluapkan emosional dengan melakukan aksi demo damai besar di depan Polres Sorong kota. Dengan kejadian ini, saya meminta Kapolda papua barat mengusut tuntas kasus kematian RU agar jadi pelajaran tidak terulang lagi,” kata Sanusi kepada media ini. Kamis, 03 September 2020.

Dikatakan Senator Papua Barat yang berdomisili di kota Sorong sejak tahun 1985 ini, dibalik aturan yang mengikat perlu diimbangi dengan kebijakan yang berasaskan perikemanusiaan apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Berdasarkan kasus RU menurut Sanusi, dia memiliki hak atas perlindungan hukum meskipun telah melakukan suatu tindak kriminal yang sangat berat.

“Nanti hukumlah yang membuat efek jera kepada yg bersangkutan dan hukum itu ada pada putusan pengadilan. Sekalipun yang bersangkutan telah melanggar pasal berlapis,” terang Sanusi.

Senator Papua Barat yang akrab disapa MSR ini juga meminta Kapolda Papua Barat melalui Kapolres Sorong kota harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tidak boleh ada keberpihakan kepada anggotanya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian tidak sirna.

“Apa yang telah dilakukan oleh Polda melalui propam polda dan kapolres sorong kota perlu didukung dan diapresiasi agar ada penyelesaian hukum untuk oknum pelaku yang sudah melakukan tindakan tidak terpuji menghilangkan nyawa orang lain, apalagi yang bersangkutan saat itu sudah ada dalam tangan polisi maka dia perlu diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” terang Sanusi.

Sanusi berharap, kasus ini perlu menjadi perhatian serius oleh Polda Papua barat melalui polres sorong kota sehingga bila mana terbukti ada oknum anggota yang betul betul terlibat melakukan tindakan atau adanya pembiaran maka perlu diadili dan diproses serta diberi sanksi hukuman sesuai ketentuan yg ada di kepolisian.

“Supaya masyarakat dan keluarga korban puas, selain itu kepolisian yang merupakan salah satu Institusi penegak hukum di Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga jauh dari kesan Hukum di Indonesia Ada Tebang Pilih atau Pilih Baru Tebang,” pungkas Sanusi atau Batik Merah. [dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.