Pemprov PB Gelar Sidang Pleno DPPPB Penetapan UMP Dan UMSP 2021  1 IMG 20201028 WA0076
Asisten II Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa membuka rapat pleno [sus]
Metro

Pemprov PB Gelar Sidang Pleno DPPPB Penetapan UMP Dan UMSP 2021 

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Asisten II Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Warinusa membuka sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat dalam rangka penetapan dan penentuan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) tahun 2021. 

Melkias Werinussa mengatakan, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman, yang mana upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten, kota di Provinsi Papua Barat. 

Selain itu upah minimum, diberlakukan pula upah minimum sektoral yang dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia 

“Sehubungan dengan penetapan upah minimum tahun 2021, maka ada beberapa hal yang perlu diingat terutama anggota dewan pengupahan yaitu : pertama, penetapan upah minimum mengacu pada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Kedua, upah minimum provinsi papua barat yang ditetapkan dengan formula perhitungan upah minimum sesuai pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 dan yang ketiga, menjadi indikator penentu penetapan upah minimum adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ” terang Melkias dalam sambutan Gubernur Papua Barat, Rabu 28 Oktober 2020. 

Selain tiga poin penting diatas lanjutnya, Kementerian telah mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita, karena disadari bersama bahwa saat ini masih negara mengalami situasi pandemi covid-19, yang tentunya berdampak pada keadaan ekonomi perusahaan.

Selain itu, pada periode September 2020 dibandingkan dengan bulan september 2019 mengalami inflasi sebesar 0,33%. Oleh karenanya, dewan pengupahan mengkaji dan menganalisiskan upah minimum provinsi di papua barat tahun 2021 dengan bijaksana agar tidak menimbulkan yang berdampak pada ekonomi daerah. 

“Diharapkan, dalam menetapkan upah  minimum papua barat, pengupahan harus memperhatikan kemampuan pengusaha dan juga upah minimum agar mampu meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah,” tandas Melkias. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.