Fraksi Otsus DPR Papua Barat Desak Presiden Bentuk Badan Pengawas Otsus 1 Kanan 1 11
Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, George Dedaida [Foto: sus]
Metro

Fraksi Otsus DPR Papua Barat Desak Presiden Bentuk Badan Pengawas Otsus

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, mendesak pemerintah pusat segera membentuk Lembaga Pengawas Implementasi Otsus di Papua Barat. Lembaga ini, diharapkan langsung berada di bawah presiden agar pengawasan bisa lebih maksimal. 

Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, George Dedaida mengatakan salah satu penyebab belum maksimalnya pelaksanaan otsus di papua Barat, adalah minimnya pengawasan. baik oleh pemerintah, legislatif maupun aparat penegak hukum lainnya. Itu sebabnya, meski dana yang dikucurkan pemerintah banyak, namun faktanya bisa lihat sampai sekarang, kunci kalau mau otsus itu berjalan maksimal, maka pengawasan harus ditingkatkan. 

“Kami dari Fraksi Otsus, sudah berkomitmen, di periode ini akan secara maksimal mengawasi implementasi otsus dan meminta di bawah presiden, supaya kerja lembaga ini langsung diawasi oleh presiden. Sebab kalau di bawah pemerintah daerah, akan sama saja hasilnya,” terangnya kepada sejumlah wartawan, di Manokwari, Selasa 1 Desember 2020. 

Selain pembentukan lembaga Fraksi Otsus, kata George akan menginisiasi adanya pertemuan rutin tiga pilar otonomi khusus, yakni DPR Papua Barat, MRP Papua Barat dan Gubernur Papua Barat. Yang mana ketiga lembaga ini, menurut George, harus duduk bersama saling ber bertukar pikiran guna menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut hak hidup Orang Asli Papua. 

“Tiga pilar ini harus duduk bersama. Kemudian kita inventarisir masalah-masalah apa saja yang butuh segera ditangani. tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral. Sebab sekian ribu orang Papua yang ada di tanah ini, menanti kebijakan yang tepat untuk mereka. Kalau kita hanya bicara tanpa ada pelaksanaan di lapangan, kasihan masyarakat Papua,” jelasnya. 

Ke depan, Fraksi Otsus, lanjut George akan tegas mengawasi program atau kebijakan pemerintah. Terutama yang menyangkut hak-hak dasar Orang Asli Papua. Bila perlu, kami akan panggil SKPD-SKPD yang tidak bekerja secara maksimal,” tegas mantan Pengurus LMA Provinsi Papua Barat ini. 

Karena kewenangan Fraksi Otsus, diatur secara jelas dalam Undang-Undang Otsus. Bahwa dewan, berwenang memanggil dan meminta klarifikasi terkait kebijakan yang dilaksanakan eksekutif. Dan akan kami pakai itu. Kami sudah diberi mandat oleh masyarakat adat untuk duduk disini, untuk itu amanah ini akan dijaga dan bekerja maksimalkan. [sus]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.