Pakar Hukum Sebut Tidak Ada Polisi Unlawful Killing Terkait Kasus Laskar FPI 1 IMG 20210110 WA0016
Caption : Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji/Istimewa
Metro

Pakar Hukum Sebut Tidak Ada Polisi Unlawful Killing Terkait Kasus Laskar FPI

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jakarta, BeritaAktual.co – Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut, bahwa tidak ada Unlawful Killing terkait dengan kasus penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut Indriyanto, hal itu merujuk pada temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang melaporkan hasil investigasi atau penyelidikannya, bahwa serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI saat peristiwa tersebut,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima BeritaAktual.co, Sabtu 09 Januari 2021.

“Ada satu catatan penting rekomendasi Komnas HAM terkait kematian Laskar FPI yaitu serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum dalam hal ini, Polri jadi artinya ini adalah tidak ada makna yang dinamakan Unlawful Killing.

Justru, kata Indriyanto, keputusan aparat kepolisian saat menjalankan tugasnya dalam hal ini adalah bentuk pembelaan yang terpaksa, lantaran adanya upaya ancaman keselamatan jiwa aparat penegak hukum,” ucapnya.

“Yang dilakukan aparat penegak hukum justru sebaliknya, pembelaan terpaksa aparat itu adalah yang dibenarkan memiliki dasar legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukun karena ada serangan terlebih dahulu yang ancam jiwa.

Selain itu, Indriyanto mengatakan, dalam temuan investigasi Komnas HAM juga ada fakta yang tersajikan bahwa adanya baku tembak antara Laskar FPI dan Polisi. Sebab itu, aparat harus menelisik kepemilikan senjata api dari anggota FPI tersebut,” ujar Indriyanto.

Ia menambahkan, rekomendasi dapat dilihat ada related evidence terkait tembak menembak, itu dugaan kepemilikan senpi oleh anggota FPI secara illegal, jari semua ini memberikan klarifikasi bahwa Unlawful Killing terhadap kematian dua anggota FPI tidak ada kaitan dan tindakan aparat, dapat dibenarkan dan dipertangungjawabkan secara hukum.(rls/sus)


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.