Kemendagri Dorong Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun 2021 Dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah 1 IMG 20210120 230029
Caption : Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  Muhammad Hudori/Dokumentasi Puspen Mendagri
Metro

Kemendagri Dorong Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun 2021 Dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah guna mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan memberikan Kemudahan Berinvestasi di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Rapat yang berlangsung secara virtual di Jakarta Pusat, Rabu 20 Januari 2021, Hudori mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19, yaitu di bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional. 

“Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 ini melanda seluruh dunia dan dampaknya bukan hanya pada bidang ekonomi, namun pada seluruh aspek kehidupan. Atas dasar itu, APBN dan APBD ini menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” terang Hudori dalam siaran pers yang diterima BeritaAktual.co, Rabu 20 Januari 2021.

Dikatakan Hudori, Overview ekonomi Indonesia menurut Kementerian Keuangan sejak 2020, bahwa pada kuartal 3 Tahun 2020 ekonomi Indonesia membaik. Artinya masih ada harapan untuk meningkatkan perekonomian di Tahun 2021, dengan proyeksi pada kisaran 4.5% – 5.5%. Untuk mencapai proyeksi tersebut, tentunya perlu adanya dorongan dari kebijakan pemerintah yang baik, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat. 

“Kemudian, berkaitan dengan dukungan APBN, APBD dan investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, Hudori berharap dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengatakan bahkan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I 2021 sejak dini,” jelasnya.

Oleh karena itu dia mengajak pemda untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD, diantaranya dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran. Hal itu sebagai upaya menghindari terjadinya penumpukan di akhir tahun anggaran. 

“Jadi sekali lagi, pelaksana kegiatan ini memperhatikan realisasi penerimaan di daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain: pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD,” terang Hudori.

Selanjutnya, Hudori juga meminta pemda untuk segera melakukan percepatan dan kemudahan investasi daerah, untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi ini perlu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

Kemudian, Hudori mengatakan bahwa sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD tetapi juga bagaimana cara pemda memperkuat iklim investasi daerah. Dengan demikian, daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. 

“Selain itu, Hudori berharap pemerintah daerah dapat mendorong peran serta semua pihak. “Pemda juga harus mendorong peran serta masyarakat, ini yang penting yang harus digarisbawahi dan sektor swasta terutama dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif dan atau kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tandas Sekjen. (Rilis Puspen Kemendagri/sus)


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.