Pemda Kabupaten Sorong Beri Prioritas Kelancaran Rencana Pengeboran 7 Sumur Migas Tahun 2021 1 IMG 20210209 WA0009
Metro

Pemda Kabupaten Sorong Beri Prioritas Kelancaran Rencana Pengeboran 7 Sumur Migas Tahun 2021

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Pertamina EP bersama jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong beserta Forkopimda, dan Kepala Kantor ATR/BPN kabupaten Sorong Senin, 08/02/2021 mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) berupa sosialisasi rencana kegiatan Pengeboran Hulu Migas tahun 2021. FGD tersebut diselenggarakan dalam kaitan untuk mendukung “Kelancaran Penggunaan Lahan di kawasan Kehutanan dan Pengadaan Tanah Skala Kecil ’’ lokasi pemboran migas di Kabupaten Sorong. 

FGD dan Sosialisasi yang dilakukan oleh SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku (Pamalu) bersama seluruh pemangku kepentingan kunci tersebut merupakan kegiatan bersama yang bertujuan untuk mendorong terbukanya iklim investasi atau penanaman modal di Kabupaten Sorong, khususnya dari investasi kegiatan eksploitasi dan eksplorasi migas yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatannya dari dana bagi hasil Sumber daya Alam (SDA) Migas termasuk daerah kabupaten Sorong. 

Kepala Perwakilan SKK Migas Papua & Maluku Bapak A. Rinto Pudyantoro dalam sambutan menyampaikan, kegiatan FGD ini yang sangat penting terutama dalam konteks Operasi Hulu Migas dan sebagai langkah awal untuk operasional ke depan. Menurutnya, Hulu Migas pada saat ini tengah giat-giatnya melaksanakan beberapa kegiatan di wilayah Papua dan Maluku yang sedang meningkat, antara lain kegiatan di proyek BP Tangguh, Blok Masela, Genting Kasuri. 

“FGD hari ini dalam rencana kegiatan pemboran tahun 2021 oleh Pertamina EP dan Petrogas yang keduanya beroperasi di wilayah Kabupaten Sorong. Untuk itu, SKK Migas – KKKS perlu dukungan Pemerintah Daerah agar semua kegiatan operasional hulu migas dapat berjalan lancar untuk memenuhi target yang disampaikan pemerintah” jelas Rinto. Senin, 08/02/2021.

Pemda Kabupaten Sorong Beri Prioritas Kelancaran Rencana Pengeboran 7 Sumur Migas Tahun 2021 4 IMG 20210209 WA0007
KKKS Pertamina EP bersama jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong beserta Forkopimda, dan Kepala Kantor ATR/BPN kabupaten Sorong Senin, 08/02/2021 mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) Pengeboran 7 Sumur Migas Tahun 2021. [Foto: istimewa]
Sementara Kepala Daerah Kabupaten Sorong yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Sorong, Suko Harjono S.Sos. MSi., juga menekankan bahwa perlunya investasi yang ditanamkan di Kabupaten Sorong, sehingga bisa menopang dan menguatkan laju kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemda penghasil migas lanjut Suko, kabupaten Sorong merasa perlu untuk terus bisa mendapatkan investasi lebih lanjut dari KKKS yang dikelola oleh SKK Migas, seperti Pertamina EP dan Petrogas (Basin & Island). 

Senada dengan pernyataan Wakil Bupati Sorong, Kepala Departemen Humas, Galih Agusetiawan dalam paparan pencapaian kinerja hulu migas tahun 2020 dan rencana target pencapaian 2021 juga menyampaikan bahwa tahun 2021 bisa diharapkan tercapainya investasi hulu migas hingga 40 Juta USD, dari rencana kegiatan pengeboran hingga 7 Sumur di Kabupaten Sorong. 

“Untuk bisa dilakukan investasi hulu migas, tidak hanya untuk pengeboran sumur produksi, namun juga untuk kegiatan pemboran eksplorasi yang masih mengandung resiko kegagalan, harus tetap didahului dengan tahapan proses persiapan lokasi lahan kehutanan yang akan dimintakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), maupun kesiapan pengadaan tanah yang dikategorikan masuk dalam pengadaan tanah skala kecil” terang Galih menjelaskan. 

Meski demikian lanjut Galih, pihaknya berharap dukungan kelancaran operasional hulu migas tetap terus dapat didukung oleh para pemangku kepentingan kabupaten Sorong, tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Migas, namun untuk menjaga kelancaran dan keamanan kegiatan operasional hulu migas yang merupakan objek vital nasional dan sifatnya kegunaannya adalah untuk kepentingan umum, serta bagian dari proyek strategis nasional. 

“Keamanan dan kelancaran penyelenggaraan operasional hulu migas, sangat perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah, terutama bila adanya beberapa pihak ketiga yang memiliki sengketa penguasaan lahan, sehingga pemenuhan kewajiban IPPKH di kawasan hutan, meskipun telah dimiliki izinnya, menjadi terkendala dalam hal menunaikannya kewajiban klausal IPPKH,” rinci Galih dalam pemaparannya.  

Gayung bersambut seperti yang dipaparkan oleh SKK Migas Pamalu, dalam harapan yang disampaikan oleh KKKS Pertamina EP, asset 4, Manager Legal & Relation, Jou Samuel Hutajulu mengatakan, sangat berharap dukungan kelancaran operasional baik di lokasi rencana sumur produksi yang telah memperoleh IPPKH, akibat adanya silang sengketa pemahaman penguasaan lahan di kawasan kehutanan yang berpotensi menunda proses persiapan pengeboran. Begitu pula halnya untuk di lokasi kegiatan sumur eksplorasi yang memerlukan pengadaan tanah skala kecil terdapat keinginan dari pemilik Hak Guna Usaha (HGU) untuk memberikan prioritas pembangunan untuk kepentingan umum dalam cakupan infrastruktur migas, seperti yang disampaikan Wahyu Jatmiko mewakili Divisi Eksplorasi Pertamina EP. 

“Usulan solusi guna menjaga kelancaran operasional proyek migas untuk terus bisa diprioritaskan, juga disampaikan oleh Pertamina EP kepada seluruh peserta FGD dari dari pemerintah daerah, yaitu berupa usulan untuk bisa melaksanakan kegiatan pengeboran sesuai jadwal, namun tetap dilakukan proses bersamaan penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, serta Pertamina EP juga telah menyampaikan solusi dengan bersedia menitipkan hak atas pihak ketiga di lahan yang telah mendapatkan IPPKH kepada Pemerintah daerah sambal menunggu bentuk fasilitasi, validasi dan legitimasi yang nantinya akan diharapkan didapatkan dukungannya dari pemerintah daerah,” tandasnya.

Kegiatan FDG yang tetap  dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan, diakhiri dengan kesepakatan akan adanya dukungan fasilitasi, validasi dan legitimasi atas penyelesaian potensi potensi sengketa yang ada oleh pemerintah daerah, guna tetap menjaga keharmonisan antar suku adat yang ada, namun juga tetap mengedepankan pentingnya kelancaran operasional untuk mewujudkan investasi – penanaman modal di daerah Kabupaten Sorong. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.