Kasus 'Septic Tank' R4 MNU Ajukan Pra Peradilan Terkait Penahanannya Oleh Kejati Papua Barat 1 IMG 20210224 WA0027
Tim kuasa hukum MNU [Foto: jersy]
Metro

Kasus ‘Septic Tank’ R4 MNU Ajukan Pra Peradilan Terkait Penahanannya Oleh Kejati Papua Barat

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Pengadilan Negeri Sorong Rabu siang, 24 Februari 2021 menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan pemohon kasus septic tank kabupaten Raja Ampat MNU. Gugatan praperadilan ini diajukan pemohon terkait penahanan dirinya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat usai diperiksa dalam kasus korupsi septic tank kabupaten Raja Ampat tahun 2017 lalu. 

Sidang yang digelar di ruang Cakra pengadilan Sorong Rabu, 24/02/2021 dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan berlangsung tanpa kehadiran pihak termohon dalam hal ini Kejati Papua Barat.  Sementara tim kuasa hukum penggugat, Benadiktus Jombang, Benry Napitupulu, Gusty Jemahin dan Yesaya Mayor yang hadir dalam persidangan meminta hakim, Vabianes Watimenna tetap melanjutkan sidang gugatan ini meski pihak termohon tidak hadir. 

Usai sidang kuasa hukum MNU, Benediktus Jombang menjelaskan, alasan pengajuan gugatan praperadilan ini yakni karena Kejati Papua Barat menunjuk kuasa hukum lain untuk MNU padahal yang bersangkutan sudah punya kuasa hukum, alasan lainnya karena penetapan tersangka berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), padahal sesuai amanat Undang-undang Dasar Pasal 22 (huruf e) dan undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK bukan BPKP. 

“Kami keberatan terhadap penetapan tersangka terhadap klien kami, keberatan karena pertama audit yang dilakukan Kejati Papua Barat berdasarkan audit BPKP, sementara jelas dalam UUD pasal 22 (huruf e) dengan UU Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ditetapkan bahwa kewenangan Konstitusional atau Mandalare bahwa ada tidaknya kerugian negara cuma oleh BPK bukan BPKP. BPKP itu hanya audit internal, dan waktu 60 hari pemeriksaan belum selesai Kejati Papua Barat Tarik perkara ini dan langsung melakukan penyelidikan. Langkah ini menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya. 

Benadiktus Jombang juga menegaskan, alasan pihaknya mengajukan peremohonan praperadilan adalah tidak sahnya penangkapan dan penahanan terhadap kliennya M Nur Umlati dalam kasus dugaan korupsi pembangunan septic tank di kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2017. 

“Kami tim kuasa hukum pemohon praperadilan meminta kejati papua barat agar melepaskan kliennya dari tahanan, kami tim kuasa hukum juga telah mengajukan surat penangguhan penahanan ke kejaksaan tinggi papua barat agar klien kami mendapatkan status penahanan rumah atau kota,” pungkasnya. [jer]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.