Kejari Akan Menjadwal Ulang Panggilan Terhadap Walikota Sorong 1 IMG 20210316 WA0040
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Khusnul Fuad dan Kasubsi Penyidik Tindak Pidana Khusus, Stevi Ayorbaba. [Foto: jersy]
Metro

Kejari Akan Menjadwal Ulang Panggilan Terhadap Walikota Sorong

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Walikota dan Ketua DPRD kota Sorong sebagai saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tahun Anggaran 2017 yang terus bergulir hingga kini. Surat pemanggilan tersebut guna proses pencairan dana sebelum pembahasan perubahan anggaran dilakukan oleh DPRD kota Sorong. 

Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Khusnul Fuad dan Kasubsi Penyidik Tindak Pidana Khusus, Stevi Ayorbaba Selasa sore, 16 Maret 2021 mengatakan, bahwa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Sorong telah melayangkan surat pemanggilan kepada Walikota dengan Nomor Surat: B7009/R.2.11/FD.1/03/2021 dan ketua DPRD kota Sorong Nomor Surat: B708/R.2.11/FD.1/03/2021 untuk dimintai keterangan pada tanggal 17 Maret 2021 sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ATK di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota sorong senilai Rp 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah). 

Dikatakan Stevy, surat pemanggilan kepada kedua pejabat tersebut telah dilayangkan sejak Senin, 15 Maret 2021, yang mana surat untuk Walikota Sorong telah diserahkan ke Sekretariat Daerah (Sekda) pemda kota Sorong, dan surat pemanggilan kepada ketua DPRD kota Sorong juga telah diserahkan ke Sekretariat Dewan (Sekwan), terlampir tembusan surat pemanggilan kepada Gubernur dan ketua DPRD Papua Barat. 

“Surat undangan dari Kejaksaan sudah disampaikan ke Sekda kota Sorong, namun karena kedua pejabat tersebut sedang mengikuti Sidang Sinode GKI se Tanah Papua sehingga tidak bisa memenuhi undangan kejaksaan untuk dimintai keterangan pada 17 maret 2021, atas penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ATK di BPKAD kota Sorong tahun anggaran 2017 silam dengan nilai sebesar Rp 8.000.000.000.00,” ujarnya. Selasa, 16 Maret 2021. 

Lanjut Stevy, meski ketua DPRD kota Sorong, Petronela Kambuaya sedang mengikuti acara Sidang Sinode Gereja Protestan Indonesia Tanah Papua di kabupaten Maybrat, namun Sekwan kota Sorong yang sudah melayangkan surat balasan untuk meminta penjadwalan ulang pemanggilan. Sementara Walikota Sorong belum membalas surat pemanggilan tersebut. 

“Surat pemanggilan yang kemarin kami kirimkan untuk tanggal 17 Maret, cuma ada surat balasan dari Sekwan yang menjelaskan bahwa ketua minta penundaan pemanggilan karena yang bersangkutan lagi mengikuti rapat kerja sinode GKI di Tanah Papua di Maybrat. Tapi kami akan melakukan penjadwalan ulang untuk memanggil yang bersangkutan sesuai jabatan beliau. Sementara dari walikota belum ada balasan apakah beliau akan hadir atau tidak, belum ada surat resmi dari pemkot Sorong. Bagi kami direspons atau tidak, kami tetap akan melakukan penjadwalan ulang,” paparnya. 

Hal senada disampaikan Kasi Pidsus, Khusnul Fuad yang menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Walikota dan ketua DPRD murni bagian dari kepentingan penyelidikan, bukan atas desakan sekelompok orang atau kepentingan politik. 

Dihari yang sama, kuasa hukum pemda kota Sorong, Haris Nurlette ketika dikonfirmasi awak media di Pengadilan Negeri Sorong Selasa sore, 16 Maret 2021 enggan berkomentar terkait pemanggilan tersebut dan hanya memberikan informasi bahwa dirinya belum diberitahukan soal surat pemanggilan pemeriksaan dari kejaksaan lantaran dirinya baru kembali dari Jakarta. [jer]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.