Pemkot Sorong Kembalikan 2 Miliar Lebih Dana Proyek ATK BPKAD 2017 1 IMG 20210318 WA0008 1
Kepala Inspektorat kota Sorong, Abdul Rahim Oeli [Foto: istimewa]
Metro

Pemkot Sorong Kembalikan 2 Miliar Lebih Dana Proyek ATK BPKAD 2017

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat tulis kantor (ATK) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Sorong tahun anggaran 2017 silam terus mencuat di publik lewat pemberitaan media massa setelah lama terdiam. 

Pemerintah Daerah kota Sorong akhirnya menanggapi ramainya pemberitaan tersebut melalui Kepala Inspektorat kota Sorong, Abdul Rahim Oeli Rabu, 17/03/2021 menjelaskan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja atau pagu anggaran pengadaan ATK dan bahan cetak di BPKAD kota Sorong tahun 2017 sebesar Rp 8.803.894.500 (delapan miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). 

Dari jumlah tersebut menurut dia, Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) telah digunakan untuk pengadaan ATK dan bahan cetak sesuai pagu anggaran, namun terdapat selisih antara berita acara serah terima dengan nilai barang sebesar Rp 2.652.611.790,- (dua miliar enam ratus lima puluh dua enam ratus sebelas tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Dengan selisih tersebut lanjut dia, BPK RI telah merekomendasikan agar dilakukan pengembalian selisih tersebut ke kas daerah. 

“BPK RI telah merekomendasikan kepada Walikota Sorong untuk pertama memberikan sanksi sesuai undang-undang kepegawaian kepada kepada BPKAD yang mengadakan proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua memerintahkan kepala BPKAD supaya menyetorkan ke kas daerah atas selisih anggaran atau bast dengan nilai barang yang sebenarnya diserahkan sebesar Rp 2.652.611.790,” ungkapnya pria yang akrab disapa Imeth ini. Rabu, 17/03/2021. 

Setelah dikeluarkannya rekomendasi BPK RI kata dia, sesuai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kota Sorong tahun 2017 yang dikeluarkan tahun 2018 sudah dilakukan penyetoran secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali, yakni dari tahap pertama dilakukan pada tanggal 13 Juli 2018 hingga penyetoran terakhir pada tanggal 6 Januari 2021 lalu dengan demikian sudah tidak ada lagi kerugian negara dalam kasus tersebut. 

“Saya sendiri sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Sorong dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ATK tersebut dan saya juga sudah disampaikan hasil audit BPK RI kepada penyidik,” pungkasnya. [jer]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.