Disinyalir Inspektorat Kota Sorong Sengaja Biarkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi ATK 2017 1 IMG 20210318 WA0033
Kepala Sub Seksi Penyelidikan Tindak Pidana Khusus, Stevy Ayorbaba [Foto: jersy]
Metro

Disinyalir Inspektorat Kota Sorong Sengaja Biarkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi ATK 2017

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Kepala Sub Seksi Penyelidikan Tindak Pidana Khusus, Stevy Ayorbaba membenarkan pernyataan kepala Inspektorat kota Sorong, Abdul Rahim Oeli bahwa pemerintah daerah kota Sorong telah mengembalikan sisa dana dua miliar lebih atas pengadaan proyek alat tulis kantor (ATK) di kantor BPKAD kota Sorong 2017 lalu, namun pengembalian itu dilakukan setelah kejari mulai menyidik kasus tersebut. 

Kata Stevy, atas kasus tersebut disinyalir Inspektorat tidak melakukan review sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sorong dengan kata lain, Inspektorat sengaja membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut terjadi. 

“Karena proses sampai pembahasan dan penetapan APBD itu harus ada review dari inspektorat. Pertanyaannya apakah inspektorat telah melakukan review? Dan dalam fakta pemeriksaan, yang bersangkutan tidak melakukan review. Artinya, ada proses pembiaran sehingga proses itu tidak ditindaklanjuti, kan dia membiarkan orang korupsi kan? Ketika proses-proses tindakan hukum berupa penyidikan dan penyelidikan yang kita ambil tindakan baru yang bersangkutan mulai mengembalikan dengan proses pengembalian ini berarti yang bersangkutan mengakui perbuatan dia,” ujar Stevy kepada awak media di ruang kerjanya Kamis siang, 18 Maret 2021.

Sesuai undang – undang 15 Tahun 2004 lanjut Stevy, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menyatakan batas waktu terhadap temuan hasil laporan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan pertanggung jawaban pemda selama 60 hari. Selama proses tersebut ada surat dari Walikota kepada Badan Keuangan yang berisi menindak LHP BPK selama 60 hari, dan kepala badan keuangan menindaklanjuti surat itu lebih dari sebulan. 

“Artinya dari tahun 2017 kegiatan pengadaan ATK dan barang cetakan kemudian hasil audit BPK tahun 2018 terhadap penggunaan anggaran di tahun sebelumnya tentang batas waktunya selama 60 hari kenapa inspektorat tidak menindaklanjuti temuan BPK dari tahun 2018,” ujarnya. 

Dugaan Inspektorat melakukan proses pembiaran karena menurut pasal 48 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, hal itu dijelaskan tentang audit, evaluasi, pemantauan dan hal yang paling fatal itu adalah review. Menurut Stevy, inspektorat wajib melakukan review sebelum materi pembahasan diserahkan ke dewan untuk dibahas dan fakta pemeriksaan terhadap inspektorat diketahui bahwa inspektorat tidak pernah melakukan review terhadap pengusulan anggaran tersebut. 

“Pengembalian dana yang dilakukan ke kas daerah sebanyak sebelas kali itu setelah kejaksaan menyidik kasus tersebut. Dengan adanya pengembalian dana sisa pengawasan anggaran ATK dan bahan cetak tersebut ke kas daerah menunjukan yang bersangkutan mengakui kesalahannya. Namun pada pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3,” kata Stevy sembari menambahkan, meski dana sudah dikembalikan tetapi namun kasus ini sudah lebih dari enam puluh hari dan melanggar ketentuan undang-undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. [jer]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.