Kejari Sorong Periksa 8 Saksi Kasus Pusling Tambrauw 1 IMG 20210415 WA0026
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad [Foto: jersy]
Metro

Kejari Sorong Periksa 8 Saksi Kasus Pusling Tambrauw

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Pekembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Puskesmas Keliling (pusling) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2016 lalu, Kejaksaan Negeri Sorong telah memintai keterangan delapan (8) saksi. Kejaksaan juga telah melayangkan surat panggilan kepada saksi-saksi lain, namun sejauh ini semua berhalangan dengan berbagai alasan. 

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada empat orang saksi namun hanya satu yang memenuhi panggilan sementara lainya tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Meski demikian proses penyelidikan kasus tersebut tetap berjalan. 

“Kita sudah melakukan beberapa kali panggilan dan yang sudah diperiksa sekitar 7 atau 8 orang karena semua panggilan sudah kami layangkan, akan tetapi banyak yang konfirmasi, berhalangan. Tapi apa yang disampaikan Kajari, bahwa proses tetap berjalan.  Kemarin kita melakukan panggilan terhadap sekitar 4 orang, yang hadir Cuma 1 atau 2, lainnya berhalangan,” kata Fuad Kamis,15 April 2021

Kata Fuad, Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan pelaksana tugas (plt) kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw berinisial Pt sebagai tersangka bersama lb Y, A W dan Kamarudin Kasim atas kasus proyek pengadaan pusling pemda Kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2016 yang berbentuk pengadaan speed boat dengan nilai sebesar Rp 2,1 miliar yang dikerjakan oleh Y, A dan  W selaku direktur CV R, padahal tidak pernah ada proses pelelangan proyek tersebut. 

“Kuasa pengguna anggaran dalam hal ini kepala dinas kesehatan (Pt) menunjuk CV R sebagai pemenang lelang proyek itu, dan dalam progres pencairan anggaran dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama hingga tahap ketiga dicairkan sebesar Rp 653.526.000 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu) rupiah. Sementara pencairan tahap empat, sebesar Rp 57.183.000 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1.950.676. 090 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah,” pungkasnya. [jersy]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.