KPK Dorong Pemkot Sorong Tarik Pajak Galian C Industri Pertambangan 1 IMG 20210428 WA0051
Metro

KPK Dorong Pemkot Sorong Tarik Pajak Galian C Industri Pertambangan

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, BeritaAktual.co Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah kota Sorong memastikan industri pertambangan, salah satunya pertambangan batu dengan membayarkan pajak galian-C nya. Hal ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V, Dian Patria saat saat meninjau lokasi 5 perusahaan penambangan batu yang berlokasi di Tanjung Kasuari, kota Sorong-Papua Barat. Selasa, 27 April 2021. 

Turut hadir pada saat tinjauan lapangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Sorong Yakob M. Kareth, Asisten 1 Rahman dan Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (LH) Kelly Kambu. 

Kata Dian, dengan menjamurnya perusahaan galian C di kota Sorong, jangan sampai masyarakat terzholimi dengan hanya mendapatkan debu dari proses penambangan, tapi tidak ada kontribusi dari perusahaan untuk masyarakat setempat. Selain itu risiko tinggi kecelakaan akibat lalu lalang kendaraan pengangkut hasil tambang, dan jalan menjadi rusak. 

“Mengingat lokasi salah satu perusahaan sangat berdekatan dengan garis pantai, menyebabkan rusaknya ekosistem laut, pantai menjadi kotor, populasi ikan berkurang dan hilangnya potensi pariwisata,” ujar Dian. 

Dari kunjungan tersebut, didapatkan informasi bahwa ada beberapa perusahaan diduga tidak memiliki izin beroperasi. KPK juga menilai ada potensi ketidakpadanan data antara slip pembayaran pajak yang dikeluarkan Dinas Perindustrian kota Sorong dengan jumlah nominal pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan pelaku usaha. 

“Seharusnya perusahaan patuh pada aturan Undang-undang Nomor. 28 tahun 2009 bahwa pemberian pajak galian C hak pemerintah kota walaupun izin tidak dibawah kewenangan pemkot. Bapenda harus diberi kepercayaan penuh untuk mengelola pajak secara maksimal,” tegas Dian. 

Berdasarkan keterangan perwakilan perusahaan yang ditemui di lapangan, KPK menilai adanya potensi kebocoran pajak atas hasil tambang galian-C untuk kepentingan sendiri yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Atas hasil tinjauan lapangan tersebut KPK juga merekomendasikan kepada pemda untuk duduk bersama Bappeda dengan Dinas Perindustrian menutup celah kebocoran. 

“Kumpulkan semua informasi terkait kewajiban perizinan dan pajak. Selain itu, sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan, pemda perlu mengadakan jembatan timbang bekerja sama dengan Bank Papua misalnya, agar perhitungan jumlah berat yang dibawa setiap kendaraan pengangkut yang membawa hasil tambang akurat untuk pemda gunakan sebagai rujukan pembayaran pajak,” tutup Dian. 

Pemkot Sorong melalui Sekda berjanji akan segera menindaklanjuti temuan lapangan ini dan melakukan koordinasi internal Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas LH, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Satpol PP untuk memastikan data pelaku usaha dan kepatuhannya. Selanjutnya akan dilakukan audit izin dan pajak serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar. [jersy]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.