Silahkan Lakukan Upaya Hukum, Tapi Yurisprudensi Tidak Bisa Banding Maupun Kasasi 1 20210520 150952 1
Kuasa Hukum, Gubernur Papua Barat, Max Mahare [Foto: Redaksi]
Metro

Silahkan Lakukan Upaya Hukum, Tapi Yurisprudensi Tidak Bisa Banding Maupun Kasasi

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Max Mahare mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat mau tak mau harus melunasi hutang kepada Rico Sia senilai Rp150 miliar atas perkara Wanprestasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 69/PDT.G/2019/PN Sorong tanggal 30 Oktober 2019.

Dikatakan Max, kewajiban membayar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 69/PDT.G/2019/PN Sorong tanggal 30 Oktober 2019 itu, yang mana penggugat dan tergugat telah sepakat menyetujui Rp150 miliar yang termuat dalam akta perdamaian.

 

“Putusan kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat berkekuatan hukum tetap alias Inchart, karena dari pihak tergugat, saya (Max Mahare-red) sebagai kuasa hukum Gubernur yang buat draft kesepakatan penawaran Rp150 kepada Rico Sia berdasarkan perintah Gubernur. Kesepakatan itu sama sekali tidak ada paksaan karena Gubernur yang minta. Data semua lengkap,” kata Max kepada awak media di kantor DPC Peradi kota Sorong Kamis, 20//05/2021.

Terkait Rico Sia melaporkan Gubernur ke KPK menurut Max sah sah saja, begitupun Gubernur. Tetapi Pemprov Tetap Harus Membayar Rp150 Miliar kepada Rico Sia. Segala upaya hukum tambah Max silahkan dilakukan, tetapi harus ingat bahwa Yurisprudensi menyatakan kasus ini tidak bisa dilakukan Kasasi maupun Banding.

Sebelumnya, Selasa, 18/05/2021, Rico Sia melaporkan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan merugikan keuangan negara. Tak berselang lama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, jika pihaknya telah menerima laporan pengaduan dari anggota DPR RI, Rico Sia. Laporan tersebut berkaitan dugaan perbuatan merugikan keuangan negara oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Juga termuat di media online Papua Barat, Kabiro Hukum Pemprov Papua Barat, Robert Hammar mengakui jika Pemerintah Provinsi Papua Barat sengaja belum membayarkan Rp150 miliar kepada Rico Sia atas gugatan perdata tersebut. Pihak Pemprov juga akan akan melakukan perlawanan Kasasi. [BA]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.