Kasus Rico Sia Dan Pemprov Papua Barat, Murni Kasus Hukum 1 Screenshot 20210524 023936 Gallery 1
Pengacara Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Max Mahare [Foto: dewi]
Metro

Kasus Rico Sia Dan Pemprov Papua Barat, Murni Kasus Hukum

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Pengacara Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Max Mahare menegaskan jika kasus Wanprestasi Rico Sia menggugat Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan sebesar Rp 150 miliar adalah murni persoalan pribadi dan tak ada hubungannya dengan politik.

“Ini murni persoalan hukum Rico Sia dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, tidak ada hubungannya dengan politik maupun partai. Ini masalah yang sudah terjadi sejak lama di masa pemerintah terdahulu dan masih berlanjut sampai sekarang,” kata Max kepada beritaaktual.co di kantor DPC Perad kota Sorong, Papua Barat. Minggu sore, (23/5/2021).

Dijelaskan Max, sebagai seorang pengacara dirinya harus mengedepankan etika hukum dan kode etik Advokat (pengacara-red), dimana perkara menjadi tanggung jawabnya dan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

“Saya bukan pengacara abal abal. Ini kasus hukum besar bukan main main,” terang Max.

Max menambahkan, kasus Wanprestasi itu telah melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, yang mana kasus tersebut telah incrah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Sorong tanggal 30 Oktober 2019.

“Buktinya walaupun sudah ada putusan pengadilan dan inkracht tapi pemprov masih melakukan upaya hukum. Saya tidak mau mendahului tapi semoga ada mukjizat hukum” pungkas Max sembari berharap, kasus ini bisa secepatnya selesai dan kedua belah pihak tetap diam dalam proses, jangan saling mengekspos meski persoalan hukum tetap berjalan.

Sebelumnya, Kamis (20/05/2021) Max Mahare membenarkan jika Pemerintah Provinsi Papua Barat berhutang 150 miliar kepada Rico Sia kasus Wanprestasi. Atas kasus tersebut Rico Sia juga telah melaporkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan merugikan keuangan negara. [dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.