Rico Sia: Dibutuhkan Sinergitas Yang Berintegritas Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Otsus 1 IMG 20210526 WA0008
Daerah Metro

Rico Sia: Dibutuhkan Sinergitas Yang Berintegritas Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Otsus

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, BeritaAktual.co –  Terkait pengusulan dua perubahan pasal dalam undang undang otonomi khusus (otsus), yakni di Pasal 34 tentang dana penerimaan khusus dan Pasal 76 tentang pemekaran, Anggota DPR RI, Fraksi NasDem Dapil Papua Barat, Rico Sia mengatakan, undang undang Otsus Papua tidak hanya sekedar pembagian uang saja namun evaluasi atas otsus itu juga terkait pemekaran.

Hal ini disampaikan Legislator asal Papua Barat ini dalam sosialisasi empat pilar yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Minggu, 4 April 2021.

Kata Rico, kabupaten/kota yang ada di Papua Barat yang mempunyai masyarakat, yang mana dua pasal tersebut apakah bisa dimasukan dalam revisi undang undang otsus atau tidak, mengingat situasi dan kearifan lokal di Papua, penggunaan dana otsus adalah sebagai jalan tengah di antara tuntutan orang Papua dan kabar bahwa otsus tidak menyentuh ke masyarakat.

“Harusnya berfokus bagaimana cara mengimplementasikannya ke masyarakat, agar 20 tahun kedepan tidak lagi ada teriakan bahwa otsus itu tidak menyentuh atau gagal,” terang Rico.

Menurut Rico, poin penting lainnya yang harus dimasukan dalam revisi undang undang otsus, yakni dana Orang Asli Papua (OAP), dan dibentuk satu fraksi atau badan pengawas tersendiri yang menangani dana tersebut. Namun dalam penggunaannya dibutuhkan sinergitas yang berintegritas dalam pengawasan penggunaan dana otsus tersebut sehingga programnya tepat sasaran.

“Poin ini akan saya bahas dengan panitia pansus terkait dengan uang OAP itu apakah hanya dipergunakan untuk OAP (ayah dan ibu papua) atau kah ayah papua ibu pendatang atau kah pendatang tapi lahir dan besar di papua punya kesempatan bisa mendapatkan dana OAP itu. Tapi tentunya nanti tunggu Perdasus dan Perdasinya dulu,” ujar Rico.

Rico juga menimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) di masa pandemi covid-19, dengan mematuhi peraturan pemerintah. Dengan menjaga prokes, diharapkan masyarakat tetap sehat dan pemulihan ekonomi bisa pulih kembali. [dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.