Kuasa Hukum Rico Sia Tegaskan Akta Perdamaian Tidak Bisa Dibatalkan, Pemprov PB Tetap Bayar 1 Screenshot 20210527 084113 Facebook 2
Ketua Tim Kuasa Hukum Rico Sia, Yasin Djamaludin [Foto: istimewa]
Metro

Kuasa Hukum Rico Sia Tegaskan Akta Perdamaian Tidak Bisa Dibatalkan, Pemprov PB Tetap Bayar

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co – Ketua Tim Kuasa Hukum Rico Sia, M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H mengatakan, perkara Perdata antara Rico Sia melawan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan telah final seperti yang tertuang dalam akta perjanjian Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 30 Oktober 2019.

“Saya mau menyampaikan dan meluruskan cerita, agar masyarakat dapat memahami kasus ini dengan baik,” kata Yasin kepada BeritaAktual.co Kamis siang, 27 Mei 2020.

Berdasarkan akta perdamaian itu kata Yasin, seharusnya Pemprov Papua Barat dalam hal ini Gubernur Papua Barat harus menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak ketiga (Rico Sia-red), namun karena tidak ada itikad baik, kemudian Rico Sia melalui pengacaranya Benri Napitupulu menyurati Pengadilan Negeri Sorong mengajukan permohonan untuk pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan permohonan itu Pengadilan Negeri Sorong menyurati Gubernur untuk memberikan aanmaning (peringatan) dan memanggil Gubernur untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sorong.

“Beberapa kali dilakukan aanmaning dan hadir pada saat itu kuasa hukum Gubernur, Cosmas Refra Groups. Puncaknya, atas aanmaning itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan melalui kuasa hukumnya membuat kesepakatan tanggal 4 Agustus 2020 yakni, berjanji akan melakukan pembayaran secara bertahap di tanggal 28 Agustus sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar), dan sisanya Rp 125.000.000.000,- akan dianggarkan kembali. Itu kesepakatan yang dibuat oleh Gubernur Papua Barat melalui pengacaranya. Berita acaranya ada,” terang Yasin.

Lanjut Yasin, di tanggal 28 Agustus (sesuai kesepakatan pembayaran) ternyata sama sekali tidak dilakukan pembayaran. Tetapi justru Gubernur Papua Barat melalui pengacaranya yang berbeda mengajukan gugatan perlawanan eksekusi. “Ini kan agak aneh, karena kalau kita bicara hukum tertinggi dalam sengketa Perdata sebenarnya perdamaian lah yang paling tertinggi. Mereka yang buat perdamaian, sudah oke lalu di tanggal yang dijanjikan (hari H) melakukan pembayaran justru mereka lakukan perlawanan,” kata Yasin.

Menurut Yasin, bentuk perlawanan yang dilakukan Pemprov PB, harusnya perlu dijelaskan sehingga tidak menimbulkan pernyataan pernyataan yang justru mengaburkan permasalahan. Terutama apa inti dari gugatan perlawanan itu, karena gugatan perlawanan itu dilakukan pada saat proses eksekusi, kata lain perlawanan eksekusi. “Dalam gugatan perlawanan itu tertulis secara jelas bahwa mereka minta menangguhkan pelaksanaan eksekusi dalam arti menunda pembayaran sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi mereka minta agar perkara ini tidak di eksekusi. Itu inti dari gugatan perlawanan tersebut,” ujar Yasin.

“Jika kita berbicara tentang akta van dading (putusan akta perdamaian), ada pernyataan dari pejabat dari Pemerintah Provinsi, bahwa mereka sedang melakukan upaya hukum maka salah jika mereka dipaksa melakukan pembayaran, apalagi upaya hukum tersebut berada di tingkat kasasi itu dimenangkan oleh kita. Ini kan pendapat yang sangat bertentangan, keliru dan sengaja membolak balikkan fakta. Bagaimanapun putusan tingkat Kasasi itu tidak akan membatalkan putusan perdamaian. Itu harus mereka catat baik,” tambah pengacara ternama kota Sorong ini.

Bentuk upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Yasin pihaknya (Rico Sia) tidak akan mempermasalahkan, namun perlu dicatat bahwa akan terjadi pembengkakan bunga 6 persen dari 150 miliar atas keterlambatan pembayaran dan pastinya akan berdampak hukum. “Jika dihitung Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar) dibagi bunga 6 persen maka terdapat bunga sebesar Rp9. 000.000.000,- (sembilan miliar) per tahunnya, dan jika dibagi per bulan selama setahun maka bunganya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta), dan dari Rp 750.000.000 dibagi per hari, bunga tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kerugian negara akan semakin besar,” papar Yasin yang juga sebagai Ketua Peradi kota Sorong.

Lanjut Yasin, upaya lain juga telah dilakukan agar mendorong Pemprov PB melakukan pembayaran, yaitu dirinya sebanyak tiga kali menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Cq. Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah. Surat pertama yang dilayangkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor:135/Myd-Adv/XI/2020 tanggal 30 November, perihal pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son. Dalam surat surat itu, dirinya menyampaikan semuanya secara detail bahwa putusan tersebut tidak bisa ditunda karena terdapat bunga berjalan. Dari surat itu turun surat dari Kemendagri tanggal 15 Desember 2020, ditujukan kepada Gubernur Papua Barat Up Sekretaris Daerah. Dalam surat tersebut Mendagri memerintah Pemprov Papua Barat melaksanakan putusan pengadilan nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son namun tak diindahkan.

Kuasa Hukum Rico Sia Tegaskan Akta Perdamaian Tidak Bisa Dibatalkan, Pemprov PB Tetap Bayar 2 IMG 20210527 1
Balasan Surat dari Kemendagri Tanggal 15 Desember 2021.

Kemudian, ia kembali menyurati Kemendagri untuk yang kedua kalinya, dan surat dari Kemendagri turun dan ditujukan kepada Gubernur Papua Barat Up Sekretaris Daerah turun tanggal 6 April 2021, sebagaimana terdapat pada butir 1.E.47 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga, antara lain terkait dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka harus dianggarkan kembali dalam akun belanja APBD 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan. Serta tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah, atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan perubahan APBD 2021, namun surat tersebut masih juga tak diindahkan.

Kuasa Hukum Rico Sia Tegaskan Akta Perdamaian Tidak Bisa Dibatalkan, Pemprov PB Tetap Bayar 3 IMG 20210527 2
Balasan Surat dari Kemendagri Tanggal 6 April 2021. [Foto: istimewa]
Dan untuk ketiga kalinya, ia kembali menyurati Kemendagri tanggal 26 April 2021, dan surat dari Kemendagri pun turun tanggal 28 April 2021, menyusul surat Sesditjen Bina Keuangan Daerah sebelumnya nomor: tanggal 6 April 2021, perihalnya sama yakni, memerintahkan membayar hutang kepada pihak ketiga sesuai akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Bahkan dalam surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor: tanggal 18 Maret 2021 kepada Gubernur terdapat di halaman 30 poin 18 menegaskan, penganggaran kepada pihak ketiga, yakni pemerintah provinsi papua barat harus menganggarkan pembayaran dalam rancangan peraturan daerah provinsi papua barat tentang APBD 2021 terkait:

  1. Pekerjaan sudah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
  2. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2020 sesuai peraturan perundang undangan.
  3. Akibat putusan pengadilan yang sah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), guna menghindari terjadinya penambahan beban bunga yang dapat terus bertambah apabila ada keterlambatan pembayaran sehingga menimbulkan kerugian daerah yang sebagaimana dimaksud butir 1.E.47 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020.

Kuasa Hukum Rico Sia Tegaskan Akta Perdamaian Tidak Bisa Dibatalkan, Pemprov PB Tetap Bayar 4 Screenshot 20210527 083559 CamScanner
Balasan Surat dari Kemendagri Tanggal 28 April 2021. [Foto: istimewa]
Kuasa Hukum Rico Sia Tegaskan Akta Perdamaian Tidak Bisa Dibatalkan, Pemprov PB Tetap Bayar 5 IMG 20210527 3
menyusul surat Sesditjen Bina Keuangan Daerah sebelumnya nomor: tanggal 6 April 2021. [Foto: istimewa]
“Jika ada yang bilang kasus ini baiknya berkoordinasi, saya mau tegaskan semua tahapan sudah selesai. Proses ini sudah  berjalan panjang, seharusnya yang dipertanyakan kenapa tidak lakukan pembayaran padahal sudah ada surat keputusan dari Mendagri.  Di KPK itu kan ada komisioner bidang pencegahan, nah itu fungsi Rico Sia melapor ke KPK untuk mengurangi kerugian negara akibat beban bunga. Apalagi Rico sebagai pejabat negara kewajiban dia untuk melaporkan,” ujar Yasin juga menambahkan, kepada masyarakat dan pihak lain agar dapat memahami bahwa upaya hukum yang dilakukan Gubernur Papua Barat saat ini adalah perlawanan terhadap eksekusi alias menunda pembayaran bukan pembatalan akta perdamaian. Akta perdamaian telah FINAL, proses panjang yang berakhir dengan surat dari kementerian tersebut maka seharusnya Pemprov PB tinggal melaksanakan Keputusan Menteri dalam Hasil Evaluasi APBD 2021 Yaitu Membayar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan melawan keputusan Kemendagri. [dwi]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.