Warinussy Minta Pemprov Beri Perhatian Pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat 1 IMG 20210601 WA0002
Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy [Foto: istimewa]
Metro

Warinussy Minta Pemprov Beri Perhatian Pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Selaku Juru Bicara Tim Percepatan yang disebut tim 17, Yan Christian Warinussy meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat harus memberikan perhatian serius akan pembentukan Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Provinsi Papua Barat.

“Jadi langkah pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dimulai dari segi penyiapan anggaran untuk operasional kantor serta program kerja termasuk mempertimbangkan penempatan calon kepala kantor perwakilan dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan III beserta perangkat kerjanya karena tugas mereka berdasarkan amanat pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” tulis Yan Warinussy dalam rilis yang diterima media ini Rabu malam, 02 Juni 2021.

Yan Warinussy menjelaskan, tim 17 yang beranggotakan 17 orang ini dibentuk atas inisiatif Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari bersama para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun tokoh adat, mahasiswa dan masyarakat sipil untuk percepatan pembentukan kantor Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat.

Dengan adanya perhatian dari Pemprov Papua Barat, ia berharap kantor Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua khususnya permasalahan masyarakat yang belum terungkap. Sementara tim 17 hanya sebagai inisiator yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan hal-hal teknis seperti yang disebutkan.

“Diharapkan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat perubahan maupun induk tahun 2020/2021 kelak Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dapat memberi ruang bagi rencana pendirian Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat,” pungkasnya. [jersy]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.