Walikota Minta 5 Kepala Daerah Sosialisasi Warganya Tidak Masuk Kawasan PPKM Darurat Kota Sorong 1 IMG 20210714 WA0029
Walikota Sorong, Lambert Jitmau. [Foto: JAS]
Metro

Walikota Minta 5 Kepala Daerah Sosialisasi Warganya Tidak Masuk Kawasan PPKM Darurat Kota Sorong

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Pemerintah kota Sorong mulai Selasa, 13 Juli 2021 melakukan penyekatan batas antar kota Sorong dengan kabupaten lain di wilayah Sorong Raya. Penyekatan ini dilakukan setelah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dari 15 kota, kabupaten di luar Jawa dan Bali, kota Sorong termasuk kota yang memberlakukan PPKM darurat untuk akses keluar masuk. Terdapat enam titik yang diperketat pengawasannya, yakni kilometer 18 perbatasan kota dan Kabupaten Sorong, Bambu Kuning ke Tambrauw, Pelabuhan Rakyat menuju Teluk Bintuni dan Raja Ampat, Pelabuhan Marina ke tempat tempat Wisata di Raja Ampat, termasuk Bandara dan Pelabuhan Sorong.

Ratusan personel TNI-POLRI dibantu Satgas Covid-19 kota Sorong diterjunkan untuk melakukan penjagaan di pos pos perbatasan antara kota dan kabupaten Sorong. Terlihat petugas masih melakukan sosialisasi terkait PPKM darurat dan membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas di jalan Sorong Klamono. Penyekatan ini akan dilakukan hingga 20 Juli nanti saat PPKM darurat ditiadakan.

Wali kota Sorong, Lambert Jitmau yang turut terjun langsung memantau pelaksanaan penyekatan wilayah dengan tegas meminta 5 (lima) Kepala Daerah yang ada di wilayah Sorong Raya agar segera mensosialisasikan kepada warganya untuk tidak memasuki kawasan PPKM darurat di kota Sorong, karena akan ada banyak aturan yang diberlakukan untuk dapat memasuki wilayah kota Sorong.

“Instruksi mengatakan bahwa di daerah perbatasan dengan daerah-daerah tetangga, kabupaten-kabupaten harus dilakukan pengawasan yang ketat. Jadi saya minta 5 kepala daerah di wilayah Sorong Raya agar mensosialisasikan hal ini kepada warganya,” tegas Lamber.

Dikatakan Lambert, selama PPKM darurat di kota Sorong berlaku, pos pos perbatasan akan dijaga ratusan personil kepolisian bersama personil TNI selama 24 jam di enam titik pos tersebut. Selain itu Polres Sorong sebagai Polres tetangga juga akan membantu selama pemberlakukan PPKM darurat.

Sementara Kapolres Sorong Kota, AKBP Ary Nyoto Setiawan mengatakan, pemberlakukan PPKM darurat dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kota Sorong yang akhir-akhir ini kembali meningkat.

“Ada 6 titik di sini, akan kami perketat, petugas gabungan TNI- POLRI dan Satgas covid-19 akan melakukan penindakan tegas kepada masyarakat yang tak patuhi protokol kesehatan. Selain itu warga yang bukan ber KTP kota Sorong tidak diizinkan masuk ke wilayah kota Sorong sesuai aturan PPKM darurat,” pungkasnya. [jas]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.