Bikin Resah Hambat Pembangunan, Jaksa Agung Minta Bentuk Tim Khusus Tangani Mafia Tanah Dan Pelabuhan 1 IMG 20210927 WA0015
Jaksa Agung RI, Burhanuddin [Foto: ist]
Metro Nasional

Bikin Resah Hambat Pembangunan, Jaksa Agung Minta Bentuk Tim Khusus Tangani Mafia Tanah Dan Pelabuhan

Bagikan berita ini

SORONG, BeritaAktual.co – Upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial sebab sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan, karena selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga lembaga pemerintah.

Salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Oleh karenanya. Untuk itu Jaksa Agung RI, Burhanuddin meminta kepada jajaran Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera bentuk tim khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran intelijen, pidum dan pidsus, yang mana tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. Tim intelijen kejaksaan juga mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa “main mata” atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.

“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak seenaknya, leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” ungkap Jaksa Agung dalam kunjungan kerjanya di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jumat 12/11/21.

Dengan adanya kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang pidum dan bidang pidsus, Jaksa Agung berharap tim tersebut bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya. “Cermati betul setiap sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara”. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu. Segera antisipasi apabila potensi terjadinya konflik semakin membesar. Konflik tanah itu seperti api dalam sekam dan bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Indonesia.

“Mari kita bersama sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah! Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya. Oleh karena itu, jangan sampai pegawai Kejaksaan ada yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah. Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana,” ungkap Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah, dan saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka Hotline Pengaduan di 081914150227.

Dalam pengarahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah, Jaksa Agung menyinggung terkait pemberantasan “mafia pelabuhan”. Menurutnya, mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan, hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah, sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.

Untuk biaya logistik di pelabuhan Indonesia lanjut Jaksa Agung, masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan China sekitar 15 persen (lima belas persen) dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen (tiga belas persen). Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan.

“Pemerintah pusat meminta kepada kita untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan,” papar Jaksa Agung.

Dalam rangka merespon pernyataan tentang pemberantasan mafia pelabuhan, Jaksa Agung juga memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen dalam rangka pemberantasan mafia pelabuhan. “Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi mem-backing para mafia pelabuhan,” tandasnya. [rls/dwi]


Bagikan berita ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.