Angka Kemiskinan Dan Pengangguran di Papua Barat Cukup Tinggi 1 IMG 20200429 WA0029
Musrenbang secara online
Nasional

Angka Kemiskinan Dan Pengangguran di Papua Barat Cukup Tinggi

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BINTUNI, BeritaAktual.co Angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat masih tinggi, yaitu 21,51 persen yang berada di atas rata-rata nasional 9,22 persen. Tak hanya itu, tingkat pengangguran di Papua Barat tahun 2019 juga mencapai 6,24 persen dengan rata rata nasional 5,28 persen.

Ini sebagaimana disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, Drs. Akmal Malik, M.Si yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat membuka Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2021 secara online yang berlangsung di ruang kerja di Kantor Kemendagri. Selasa, 29/04/2020

Musrenbang yang digelar secara online tersebut, diikuti Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani mewakili Gubernur, sedangkan Kabupaten Teluk Bintuni diwakili oleh Wakil Bupati, Matret Kokop,SH didampingi Sekda, Kepala Bapelitbangda, Asisten II, Kepala Badan Keuangan dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dirjen Otda, Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat atas penyelenggaraan Musrenbang secara online yang telah melalui tahapan, mulai dari Forum Konsultasi Public (FKP) yang dilaksanakan ditingkat provinsi hingga usulan daerah yang diajukan melalui Musrenbang Kabupaten, Kota.

“Kami gembira karena pemilihan tema RKPD tahun 2021 Provinsi Papua Barat sangat cocok dan mendukung tema Nasional. Dengan selarasnya tema, Pembangunan antara pusat dan daerah ini seyogyanya diharapkan target pembangunan di tingkat nasional dan daerah dapat sinergi tercapai yang selanjutnya seluruh kepala daerah dan provinsi menyelaraskan tema RKPD tahun 2021,” ujarnya. 

Menurutnya, Pencapaian Pembangunan di Papua Barat saat ini sudah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi papua barat tahun 2019 tetap positif walaupun masih rendah jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,6 persen. 

Lanjut dia, meski pengangguran di Papua Barat tahun 2019 mencapai 6,24 persen dengan rata rata nasional 5,28 persen. Namun berdasarkan tren selama 2015 – 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Papua Barat menunjukan kondisi yang semakin membaik dan mengalami penurunan.

“Ini menjadi perhatian pemda papua barat agar menekan angka TPT, salah satunya dengan melakukan Pembangunan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat agar peluang masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan semakin besar,” terangnya

Senada dengan angka pengangguran, angka kemiskinan pun harus mendapatkan perhatian karena masih berada di angka 21,51 persen, untuk rata rata nasional saat ini 9, 22 persen. Yang mana peranan komoditas makanan terhadap garis kemitraan lebih jauh jika dibandingkan dengan peranan komoditas bukan makanan, baik di perkotaan maupun pedesaan. 

Untuk menyikapi kondisi seperti ini, diharapkan pemerintah daerah lebih fokus pada penanggulangan kemiskinan serta mampu memanfaatkan potensi daerah dengan pendekatan. Sehingga seluruh masyarakat dapat menerima manfaat dari potensi daerahnya.

“Tingkat kesejahteraan yang diukur dengan indeks kemanusiaan Provinsi Papua Barat terus mengalami kemajuan. Indeks kemanusiaan Papua Barat tahun 2019 mencapai level 64,70 angka ini meningkat 0,96 persen poin dibanding tahun sebelumnya di level 63,74,” ujarnya.

Tetapi untuk status pembangunan manusia Papua Barat tahun 2019, tidak berubah dari tahun 2012, yaitu ITE tahun 2019 mencapai pertumbuhan positif sebesar 1,50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Secara khusus kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi Papua Barat yang berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ini serta menjadikan provinsi Papua Barat di peringkat pertama pertumbuhan tercepat se-Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi seluruh Kabupaten/Kota se- Papua Barat,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani,S.H. M.Si mengatakan, pihaknya tentu memperhatikan usulan Kabupaten, Kota yang diselaraskan dengan rencana kerja OPD untuk program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dan dituangkan dalam RKPD tahun 2021.

“Memperhatikan usulan kabupaten/kota dan menetapkan 20 prioritas provinsi, 15 yang merupakan rapat koordinasi Gubernur dan Rakoor tehkbang dan 5 usulan baru untuk dibahas dalam Musrenbang nasional,” tandas Wagub. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.