TKA di Tengah Pandemi, Sanusi Rahaningmas: Bukti Pemerintah Tidak Komitmen 1 FB IMG 1586801695891
Anggota DPD-RI, Dapil Provinsi Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas.
Nasional Metro

TKA di Tengah Pandemi, Sanusi Rahaningmas: Bukti Pemerintah Tidak Komitmen

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas menilai bahwa, rencana pemerintah mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal negeri Tirai Bambu (China) untuk mengerjakan proyek strategis nasional dinilai mencederai masyarakat. 

“Ya, ini bentuk ketidak komitmennya pemerintah dari sekian upaya yang dilakukan. Kita tahu bersama bahwa China yang adalah negara yg pertama kalinya di serang Covid-19,” kata Sanusi dalam rilis yang diterima. Sabtu, 02 Mei 2020.

Menurut Sanusi Senator Papua Barat ini, sekarang bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Covid-19 yang sudah menelan korban ratusan jiwa. Jika TKA China masuk di Indonesia, maka kebijakan itu akan bertolak belakang dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), larangan mudik, keluar rumah bahkan untuk beribadah secara berjamaah di tempat ibadah pun tak diperbolehkan. 

“Apakah semua itu dilakukan dengan dalil memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, alih alih sayang sama rakyatnya ataukah hanya sebuah sandiwara,” terang Sanusi.

Bahkan, pemerintah tak tanggung tanggung gelontorkan dana ratusan triliunan rupiah, sampai ada ancaman keras untuk kepada kepala daerah yang sengaja bermain atau menyalahgunakan anggaran itu akan dipenjara seumur hidup. Namun disamping semua ada kebijakan lain memperbolehkan orang asing masuk dengan leluasa, dan ini adalah satu bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap komitmen yang telah dibuat.

“Bagaimana kedatangan TKA disaat Warga Negara Indonesia (WNI) banyak yang membutuhkan lahan pekerjaan bahkan banyak dirumahkan. Ini dinilai kurang tepat, karena akan menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemerintah melalui Presiden Joko Widodo, ada apa dengan negara,” bebernya.

Tak hanya itu, mantan anggota DPR PB tiga periode ini juga mengkritisi tentang program pemerintah kartu Pra Kerja dengan dana dianggarkan sebesar Rp5.6 triliun. Apakah dana sebanyak itu sengaja disediakan untuk kepentingan pejabat pejabat tertentu, dan bakal habis untuk kegiatan pelatihan dikelola oleh oknum pejabat di Istana yang kini tengah menuai kritik dan sorotan dari berbagai kalangan prihatin dengan kondisi ekonomi bangsa sekarang ini, atau menguntungkan perusahaan, ataukah murni membantu warga terdampak Corona.

“Anggaran kartu Pra Kerja banyak dan masih dipertanyakan, untuk apa. Satu masalah belum selesai, muncul lagi keinginan untuk mendatangkan 500 orang TKA asal China yang notabene adalah Negara yang pertama kalinya diserang Covid-19,” jelas Sanusi.

Sanusi yang akrab disapa MSR berharap, pemerintah harus memikirkan ulang mendatangkan TKA yang notabene dari episentrum Covid-19 ini, justru akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut bagi masyarakat karena mereka dinilai berpotensi membawa virus ke Indonesia.

“Saya harap pemerintah memikirkan ulang akan nasib WNI di tengah Pandemi Corona,” pungkasnya. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.