Sanusi Rahaningmas Nilai Pilkada di Bulan Desember Tidak Toleransi 1 FB IMG 1586801695891
Anggota DPD-RI Dapil Papua Barat, M Sanusi Rahaningmas.
Nasional Politik

Sanusi Rahaningmas Nilai Pilkada di Bulan Desember Tidak Toleransi

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, BeritaAktual.co Anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang telah dijadwalkan pada tgl 9 desember 2020 mendatang tidak toleransi. Ini dikatakan pasalnya, Indonesia tengah menghadapi wabah Covid-19 yang hampir menyebar di seluruh Nusantara, dimana banyak masyarakat menderita bahkan meninggal setiap saat. 

Menurut Senator asal Papua Barat ini, jadwal Pilkada yang telah ditetapkan pada akhir 2020 menunjukan ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat, buktinya kasus covid-19 hampir di seluruh daerah menanjak naik beberapa pekan ini. Belum lagi ketetapannya di bulan Desember yang merupakan bulan dinanti nantikan oleh umat Kristiani untuk melaksana kan proses peribadatan.

“Saudara kita yg kristiani meskipun perayaanya jatuh pada tanggal 25 Desember tapi sudah merupakan kebiasaan sejak awal bulan itu ada ibadah ibadah dan perayaan Natal keluarga, perkumpulan dan lain lain di bulan desember. Sehingga sangat tidak toleransi kalau Pilkada serentak dilaksanakan pada bulan desember,” kata Senator yang akrab disapa MRS ini melalui siaran pers yang diterima. Senin, 01/06/2020.

Jika dibandingkan dengan daerah daerah lain di Jawa yang mayoritas Muslim mungkin tak masalah, tetapi di Provinsi Papua dan Papua Barat dan daerah lain yang mayoritas Kristiani, ini tentu sangat mengganggu. Oleh sebab itu sebagai Senator dari papua Barat menolak untuk pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, baiknya dimundurkan ke awal tahun 2021.

Terlepas dari itu lanjut Sanusi, kepanikan masyarakat untuk berkumpul sudah tercipta, suasana pun tentu akan berbeda. Kita perlu belajar dari pengalaman pilkada serentak untuk Legislatif (Pileg) Presiden (Pilpres) tahun 2019, saat itu negara dalam keadaan aman sentosa tetapi korban meninggal akibat penyelenggaraan tersebut kurang lebih mencapai 600 -700 orang.

“Saat itu belum ada Covid saja sudah banyak yang meninggal, apalagi saat ini covid masih merajalela. Ini perlu menjadi perhatian serius, yang mana hampir tiap hari ada yang meninggal karena virus ini,” ujar Sanusi.

Terkait persiapan pilkada yang dikabarkan pada Juli 2020, perlu dipastikan saat itu, ada banyak yang harus disiapkan misalnya imbauan terus menerus kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sampai ke pelosok negeri, belum lagi pelaksanaan pencocokan data pemilih yang mengharuskan adanya tatap muka antara petugas dengan warga calon pemilih. Ini bukan main main.

Untuk itu, Sanusi meminta Pemerintah, DPR Komisi II dan penyelenggara harus buka mata hati dalam hal ini, yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah uluran tangan untuk bisa makan dan bertahan hidup. “Bagi itu bantuan bahan makanan (bama) untuk masyarakat yang benar benar membutuhkan, jangan bangga dengan bantuan yang hanya diterima oleh segelintir orang terdekat saja. Bagi juga itu bantuan sosial, seperti PKH dan BLT secara merata,” tegasnya.

Pilkada sebaiknya ditunda dan dananya bisa dipakai untuk membantu masyarakat yang menghadapi pandemi Covid 19 ini. Memang, mengundur jadwal hingga 2021 tidak lantas menjadikan semuanya ideal dan sempurna akan tetapi, setidaknya pemerintah dan otoritas terkait mempunyai waktu yang lebih lapang untuk mempersiapkan diri secara matang.

“Kalau dipaksakan untuk pilkada tgl 9 desember, akan memberi peluang untuk adanya kecurangan kecurangan karena sudah pasti sebagian masyarakat yang takut berkerumun. Mereka tidak akan hadir, artinya ada peluang untuk pihak tertentu akan bermain bahkan pasti menimbulkan korban yang cukup banyak. Oleh sebab itu saya meminta agar Pemerintah, DPR Komisi II dan Penyelenggara agar memikirkan hal ini jangan tergesa gesa, karena menunda pilkada satu dua bulan kedepan kerugian negara tidak terlalu signifikan ketimbang jatuh korban yang lebih banyak lagi,” tandasnya. [red]


Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.